TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarief menyarankan agar calon Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus mempunyai rekam jejak yang bagus. "Rekam jejak penting, kalau bukan dari hukum, lebih baik jangan," ucapnya dalam diskusi publik “Mencari Pemimpin PPATK” di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.
Laode menilai PPATK mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Bahkan ia menyebutkan seharusnya publik merasa lebih takut kepada PPATK dibanding KPK. "Posisinya sentral karena tidak hanya di persoalan korupsi, tapi juga narkoba, terorisme, dan sebagainya," kata Laode.
BACA: PPATK Telisik Nama Baru dalam Panama Papers
Karena itu, dia melanjutkan, KPK akan mendorong Presiden memilih Ketua PPATK yang mempunyai rekam jejak bagus. Rekam jejak hanya satu kriteria yang mesti dimiliki. Selain itu, Laode menambahkan, sosok Ketua PPATK dituntut harus independen, berintegritas, dan mempunyai kompetensi mumpuni. "Independen dari partai politik," dia menuturkan.
Akhir Oktober ini masa jabatan Ketua PPATK Muhammad Yusuf dan Wakil Ketua PPATK Agus Santoso berakhir. Pergantian pucuk pimpinan akan dilakukan oleh Presiden langsung tanpa persetujuan Dewan.
Anggota Komisi Hukum Arsul Sani menambahkan, Ketua PPATK yang terpilih harus lebih baik daripada pemimpin sekarang. Secara khusus, politikus asal Partai Persatuan Pembangunan itu menyebutkan pemimpin PPATK berikutnya mesti bisa meloloskan rancangan undang-undang perampasan aset dan RUU transaksi non-tunai.
BACA: PPATK Siap Telisik Aliran Duit yang Diduga untuk Teman Ahok
Arsul menuturkan semua itu pada akhirnya akan kembali ke pilihan Presiden. Para anggota Komisi Hukum, kata dia, tidak menaruh perhatian lebih dalam proses pergantian Ketua PPATK. "Karena tidak ada atensi khusus, jadi bisa leluasa dalam mencari pemimpin PPATK," kata dia.
ADITYA BUDIMAN
