Minggu, 22 September 2019

Jokowi Rayakan Ulang Tahun TNI di Natuna  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo akan merayakan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia di Pulau Natuna, Kamis besok, 6 Oktober 2016.

    Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa pihak mengenai ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara puncak HUT TNI ke-71 yang jatuh pada hari ini. "Rangkaian HUT TNI sekarang berbeda, sesuai dengan pembicaraan Panglima TNI dengan Presiden," kata Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2016.

    Rangkaian acara di Natuna, ujar Pramono, akan dimeriahkan dengan pertunjukan udara. Tujuannya, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan mempunyai angkatan udara yang kuat. 

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan perayaan ulang tahun TNI ke-71 tidak akan digelar besar-besaran. Alasan utamanya karena kondisi bangsa yang sedang giat membangun. 

    Bila sebelumnya perayaan HUT TNI kerap diramaikan dengan parade alat utama sistem pertahanan (alutsista), tahun ini hal itu tidak dilakukan. Gatot menyatakan parade alutsista sudah dilakukan pada 2015, dan pada 2016 tidak ada persenjataan milik TNI yang baru. "Nanti datang lagi 2017," ucap Panglima TNI, Ahad lalu.

    ADITYA BUDIMAN

    Baca:
    Heboh Jokowi Injak Merah Putih, Ini Cuitan Kang Emil  
    Mengaku Sakti, Begini Modus Anton Kelabui Korban 
    Ini Cara Anggota Dimas Kanjeng Tawarkan Program Pesugihan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.