Jokowi: Distribusi Kartu Indonesia Pintar Harus Tuntas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa mengambil sepeda hadiah dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. Dalam kunjungannya Jokowi membagikan Kartu Asistensi Penyandang Disabilitas, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. TEMPO/Subekti

    Seorang siswa mengambil sepeda hadiah dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. Dalam kunjungannya Jokowi membagikan Kartu Asistensi Penyandang Disabilitas, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam rapat terbatas mengenai belanja pendidikan dan kesehatan di kantor Presiden, Jokowi ingin KIP bisa diakses siswa-siswa tidak mampu. "Saya minta tepat sasaran," katanya di Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016. 

    Meningkatnya anggaran pada sektor pendidikan setiap tahun, kata Kepala Negara, harus diimbangi dengan belanja yang efektif. Jokowi menekankan, selain dituntut tepat sasaran, anggaran yang besar harus bisa diserap secara maksimal. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, dari 1,8 juta ruang kelas, hanya 466 ribu yang berada dalam kondisi bagus. Lalu, dari 212 ribu sekolah, ada 100 ribu yang belum memiliki peralatan sekolah. "Saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan," ucap Jokowi. 

    Hal serupa juga diharapkan pada sektor kesehatan. Harapan agar Kartu Indonesia Sehat (KIS) terdistribusi maksimal dan tepat sasaran sudah menyentuh angka 95 persen. Menurut Jokowi, dia memeriksa langsung ke lapangan, terutama ke kelas III rumah sakit. Ia mengklaim hampir semua rumah sakit di kelas III ada KIS. 

    Selain tentang distribusi KIS, pemerintah ingin meningkatkan layanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. "Paradigma kesehatan jangan hanya kuratif, tapi juga edukasi," tutur Jokowi. 

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe