Jawa Barat Tambah Dana Bencana Rp 10 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menumpang perahu keluar dari Desa Cigebar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang tergenang banjir Sungai Citarum, 3 Oktober 2016. BPBD Provinsi Jawa Barat mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai bencana banjir dan longsor bersaman dengan datangnya musim hujan. TEMPO/Prima Mulia

    Warga menumpang perahu keluar dari Desa Cigebar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang tergenang banjir Sungai Citarum, 3 Oktober 2016. BPBD Provinsi Jawa Barat mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai bencana banjir dan longsor bersaman dengan datangnya musim hujan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta semua daerah di wilayahnya waspada terhadap potensi bencana terkait intensitas hujan yang makin tinggi. Dua pekan lalu, bencana bandjir band “Semua kita harus waspada dengan bencana,” kata Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu, 5 Oktober 2016.

    Ahmad Heryawan mengatakan warga yang merasa terancam karena bermukim di lokasi yang rawan bencana agar mewaspadai gejala alam yang berpotensi memicu bencana. “Ketika ada kekhawatiran, bisa dipicu oleh angin, hujan, segera menyuelamatkan diri. Katakanlah rumahnya agak dekat dengan dataran tinggi,” kata Ahmad Heryawan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah alokasi dana tidak tersangka dalam APBD Perubahan yang tinggal menunggu pengesahan DPRD Jawa Barat untuk mengantisipasi bencana sebesar Rp 10 miliar. Kendati dana itu juga disiapkan untuk kelanjutan penanganan pasca bencana di Garut dan Sumedang. “Akan dipakai kalau diperlukan,” kata Ahmad Heryawan.

    Menurut Ahmad Heryawan, saat ini penanganan bencana banjir bandang di Garut dan longsor di Sumedang memasuki tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Di tahapan itu, pemerintah provinsi membantu inventarisir kerusakan akibat bencana. “Tahap pendataan dan inventarisir mana-mana saja yang masuk program Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dananya nanti dari pusat,” kata dia.

    Ahmad Heryawan mengatakan, pemerintah Jawa Barat sudah menggelontorkan Rp 10 miliar untuk penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut dan longsor di Sumedang. Rinciannya, Rp 6,5 miliar untuk penanganan tanggap darurat di Garut dan Rp 3,5 miliar untuk Sumedang.

    Di Garut misalnya, dana bantuan provinsi itu sebagian besar untuk membantu penggantian alat kesehatan rumah sakit yang rusak untuk memulihkan pelayanan kesehatannya. “Ke Sumedang Rp 3,5 miliaruntuk hal-hal yang butuh cepat penyelesaiannya. Ke depan Sumedang juga butuh merelokasi warganya, panjang juga pembicaraannya. Kita inventarisasi dulu, ditetapkan nanti orang-orangnya oleh bupati, lalu Rehabilitas dan Rekonstruksi kita minta ke pusat juga,” kata Ahmad Heryawan.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Haryadi Wargadibrata mengatakan, selain banjir dan longsor, potensi bencana yang ada saat ini juga angin kencang. “Memang anomalinya ada. BNPB menyampaikan ada pengaruh hidrometeorologi, BMKG menyatakan ada perubahan iklim cuaca,” kata dia di Bandung, Rabu, 5 Oktober 2016.

    Haryadi mengklaim, peringatan dinis udah diberikan pada masing-masing daerah di Jawa Barat. “Sistem peringatan dini itu ada macam-macam, ada kajian BMKG, PVMBG, dan dari Dinas PSDA pemantauan setiap hari,” kata dia.

    Menurut Haryadi, peringatan dini itu untuk mendorong kesiap-siagaan daerah mengahadapi bencana. “Kalau tidak tepat, jangan jadi masalah, yang penting siap siaga,” kata dia.

    Haryadi mengatakan, sebulan terakhir ini sejumlah bencana banjir dan longsor sudah terjadi di sejumlah daerah. Diantaranya di Kuningan, Cianjur, serta Tasikmalaya, selain banjir bandang di Garut dan longsor di Sumedang. Dia mengklaim, sudah jauh-jauh hari menggeser logistik menghadapi bencana ke masing-masing daerah.

    Di Garut sendiri tanggap darurat bencana sudah dinyatakan selesai dan akan memasuki tahapan Rehabilitas dan Rekonstruksi. Sementara di Sumedang, masih menunggu status tanggap darurat bencana longsornya dihentikan atau tidak.

    Sehari sebelumnya, Bupati Sumedang Eka Setiawan mengatakan, sedang menyiapkan lokasi relokasi warga terdampak bencana longsor. “Lokasinya sudah kita dapatkan, cuma sedang kita urus administrasinya maupun perencanaannya,” kata dia di Bandung, Selasa, 4 Oktober 2016.

    AHMAD FIKRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.