KPK: Diskresi Boleh Asal Memenuhi Tiga Syarat Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (Kanan), dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif  melakukan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 1 Januari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Agus Rahardjo (Kanan), dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melakukan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 1 Januari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif tak keberatan dengan adanya diskresi yang dikeluarkan kepala daerah. Asal, dia melanjutkan, diskresi yang dikeluarkan mengikuti aturan yang berlaku.

    Diskresi merupakan kebijakan yang diambil pejabat daerah untuk mengatasi persoalan yang tak diatur dalam undang-undang. Contoh diskresi yang sering disebut adalah diskresi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan proyek-proyek di pemerintah daerah.

    Menurut Laode, diskresi hanya boleh jika: (1) tidak adanya peraturan di undang-undang, (2) dilakukan untuk kepentingan umum, dan (3) tidak boleh memperkaya diri sendiri dan orang lain. "Kalau tiga syarat itu sudah dipenuhi, oke-oke saja," kata Laode di kantor KPK, Selasa, 4 Oktober 2016.

    Baca: Ketua KPK (2): Kontribusi Tambahan Harusnya Masuk APBD  

    Diskresi yang dikeluarkan Ahok berupa penukaran sejumlah proyek di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek-proyek itu di antaranya pembangunan dan pengadaan mebel rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Daan Mogot, Jakarta Barat; pengadaan rumah pompa dan fasilitasnya; serta penertiban kawasan prostitusi Kalijodo.

    Baca: Pengakuan Ahok tentang Setoran Kontribusi Podomoro

    Penggarapan proyek dilakukan PT Muara Wisesa Samudera. Anak usaha PT Agung Podomoro Land itu juga ikut menggarap proyek reklamasi. Sebagai ganti penggarapan proyek di Pemerintah Provinsi, Ahok akan mengurangi kontribusi tambahan yang harus dibayar pengembang reklamasi sejumlah proyek yang digarap.

    Laode mengatakan saat ini lembaganya masih meneliti diskresi yang diterbitkan Ahok. "Itu masih diteliti KPK," ujarnya.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca Juga:
    Ini 4 Penyebab Tren Elektabilitas Ahok Terus Menurun
    Dahlan Iskan Dikaitkan dengan Dimas Kanjeng, Ini Ceritanya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.