Musim Hujan di Jawa Timur Maju Sebulan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hujan. REUTERS/Zoran Milich

    Ilustrasi hujan. REUTERS/Zoran Milich

    TEMPO.CO, Surabaya – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Perak I Surabaya, Desindra Deddy Kurniawan mengatakan musim hujan wilayah Jawa Timur maju 30 hari. Penyebabnya adalah fenomena La Nina yakni gejala gangguan iklim yang diakibatkan suhu permukaan laut Samudera Pasifik dibandingkan dengan daerah sekitarnya.

    Desindra mengatakan wilayah Jawa Timur akan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. “Musim hujan tahun ini mengalami kemajuan hingga 2 sampai 3 dasarian,” tutur dia saat dihubungi, 3 Oktober 2016.

    Adapun satu dasarian berkisar 10 hari. Musim hujan yang biasanya jatuh pada Oktober maju menjadi akhir September 2016. Itu sebabnya, beberapa kota dan daerah di Jawa Timur telah hujan sejak akhir September lalu.

    Baca juga:
    Yakin Korban Dimas Kanjeng Bertambah, Polisi Buka Aduan
    Disegel, Aset-aset Padepokan Dimas Kanjeng Dijaga 200 Polisi

    Desindra memperkirakan hujan turun terus meskipun tingkat intensitasnya berbeda-beda di setiap wilayah.  Hingga 4 Oktober, suhu udara berkisar 19-33 derajat celcius.

    Dia mengimbau warga Jawa Timur untuk tetap waspada akan adanya hujan lebat yang disertai angin kencang. Sebab, beberapa daerah di Jawa Timur memang diprediksi mengalami curah hujan tinggi bahkan sangat tinggi, antara 301-500 mm.

    Beberapa daerah tersebut di antaranya ialah Pacitan, Trenggalek, Blitar bagian utara, Probolinggo selatan, Lumajang bagian tengah, Jember bagian timur, dan Banyuwangi bagian barat.

    JAYANTARA MAHAYU | NIEKE INDRIETTA

    Baca juga:
    Berkah La Nina, Pengairan Lahan Pertanian Meningkat 3 Bulan
    Ini 4 Penyebab Tren Elektabilitas Ahok Terus Menurun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.