Jawa Timur Juara Umum Pemberdayaan Lansia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi warga lanjut usia (Lansia) dan kesehatan jasmani. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    Ilustrasi warga lanjut usia (Lansia) dan kesehatan jasmani. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjadi juara umum pemberdayaan penduduk lanjut usia tahun ini. “Selamat untuk Jawa Timur,” ujar Khofifah di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.

    Khofifah mengatakan Jawa Timur telah mampu mensejahterakan lansia melalui berbagai program yang dilakukannya. Keberhasilan itu tidak terlepas dari dorongan kepala daerah dan regulasi yang ada.

    Penyerahan penghargaan oleh Menteri Sosial dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Lanjut Usia Internasional. Khofifah menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

    Khofifah menjelaskan, pemberdayaan warga lanjut usia sudah menjadi program di negara-negara lain sejak 1990. Perserikatan Bangsa-bangsa menyepakati untuk mendeklarasikan Hari Lanjut Usia Internasional pada 1 Oktober 1990. Tahun ini merupakan peringatan yang ke-26. “Dunia memiliki perhatian besar, lanjut usia punya potensi dan bakat,” kata Khofifah.

    Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuturkan, memang banyak program yang diberikan untuk para lansia. Di antaranya yang diasuh di panti khusus lansia. Selain itu, dari peraturan sejak 2007 juga sudah disepakati bahwa lansia harus ditingkatkan kesejahteraannya. “Kami gerakkan lebih masif lagi,” ucapnya.

    Soekarwo mengatakan Jawa Timur diuntungkan dengan banyaknya pondok pesantren yang memiliki kepedulian lebih terhadap para lansia. Ia pun mengklaim di hampir setiap kecamatan di Jawa Timur memiliki kegiatan sosial untuk para lansia.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.