Minggu, 22 September 2019

Bawaslu: Kampanye Pilkada DKI di Media Sosial Tak Kondusif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. TEMPO/Tony Hartawan

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menganggap suasana pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tidak kondusif. Bahkan, kata Muhammad, kondisi ini terjadi ketika bakal calon yang mendaftar belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

    Menurut Muhammad, di DKI Jakarta telah terjadi kampanye terselubung dan saling serang antarpasangan calon. "Di DKI ini kami lihat ada suasana yang tidak kondusif," kata Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 4 Oktober 2016.

    Muhammad menambahkan, seharusnya kampanye adalah momen pendidikan politik bagi masyarakat. Menurut dia, peserta dan tim kampanye pasangan calon harus memperhatikan cara-cara berkampanye. "Tidak boleh ada upaya untuk mendiskreditkan pasangan calon lain dengan alasan apa pun juga," ujarnya.

    Pilkada DKI Jakarta bakal diikuti tiga pasangan calon. Pertama adalah calon inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Kedua, pasangan Anis Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno. Ketiga, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

    Hingga Senin kemarin, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno mengatakan belum ada pasangan calon yang menyerahkan berkas perbaikan syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. KPUD DKI Jakarta pun telah meminta pasangan calon melaporkan akun media sosialnya yang digunakan untuk alat kampanye.

    Sesuai jadwal yang telah ditentukan KPU DKI, penetapan pasangan calon diumumkan pada 24 Oktober 2016. Ada pun masa kampanye para pasangan calon akan dilakukan dalam 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

    Muhammad mengingatkan agar tim kampanye berhati-hati menggunakan media sosial untuk berkampanye. Muhammad menambahkan, Bawaslu telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    "Bawaslu mengawasi peserta pemilu yang melanggar dan kami akan serahkan ke Kementerian untuk mengeksekusi dan menyerahkan ke kepolisian untuk menindak," kata Muhammad.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.