Garuda Siap Layani Rute Wamena-Jayapura, Ini Kendalanya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Trigana Air Sevice tergelincir di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, 13 September 2016. Pesawat ini mengangkut 14.913 ton bahan bakar minyak. ANTARA/Iwan Adisaputra

    Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Trigana Air Sevice tergelincir di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, 13 September 2016. Pesawat ini mengangkut 14.913 ton bahan bakar minyak. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jayapura - PT Garuda Indonesia menyatakan kesiapannya melayani rute penerbangan ke Wamena, Papua, namun masih terhambat izin, terutama jadwal penerbangan (slot).

    Kepala Garuda Jayapura Wahyudi di Jayapura, Selasa, 4 Oktober 2016, mengatakan, Garuda sudah siap melayani rute ke Wamena, namun belum mendapat slot yang merupakan jadwal ketersediaan waktu terbang di bandara.

    Baca: Polisi Turki Tangkap Saudara Laki-laki Fethullah Gulen

    Kapan pun izin tersebut diberikan, Garuda akan melayani rute Jayapura-Wamena, kata Wahyudi seraya menambahkan, masalah izin jadwal (slot) mengakibatkan penerbangan dari Nabire tidak bisa terkoneksi di Biak.

    Namun sebaliknya dari Biak ke Nabire bisa terkoneksi karena pesawat Garuda mendarat di Biak pukul 05.30 WIT, Biak-Nabire terbang pukul 06.25 WIT, sedangkan penumpang dari Nabire yang ingin keluar Papua, Wahyudi mengatakan, bisa terhubung ke Timika atau Jayapura.

    Baca: Bergaji Besar, 400 Pejabat Iran Dituntut ke Pengadilan

    Wahyudi mengatakan, penerbangan ke Wamena nantinya akan menggunakan pesawat ATR seperti halnya yang digunakan untuk melayani rute Biak-Nabire-Timika-Jayapura.

    "Mudah-mudahan izin segera dikeluarkan sehingga Garuda dapat melayani masyarakat yang ingin ke Wamena," kata Kepala Garuda Jayapura Wahyudi. Penerbangan Jayapura-Wamena dapat ditempuh sekitar 55 menit penerbangan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.