Selasa, 17 September 2019

MA Perberat Hukuman Bekas Sekda Nabire Jadi 10 Tahun Penjara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Korupsi

    Ilustrasi Korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Daerah Nabire Ayub Kayame yang terlibat kasus korupsi pengadaan mesin tenaga listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Kalibumi Nabire dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta. Putusan ini teregistrasi dengan nomor 1779 K/Pid.Sus/2015 yang diupload di situs Mahkamah Agung pada 30 September lalu.

    Putusan ini jauh lebih berat daripada putusan sebelumnya, yang tertuang pada putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP. Dalam putusan sebelumnya Ayub di pidana penjara selama satu tahun, dan pidana denda sebanyak Rp 50 juta. “Dengan ini Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II atau terdakwa Drs. AYUB KAYAME. Serta mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu jaksa atau penuntut umum kejaksaan tinggi Nabire,” kata Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan tertulisnya, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016.

    Proyek ini merupakan proyek bersama antara pemerintah kabupaten Nabire dan PT Utama Prima Mandiri. Konsorsium pengadaan genset ini direncanakan akan menyumbangkan pendapatan asli daerah Rp 600 juta per bulan atau Rp 6 miliar setahun. Namun, setelah empat bulan salah satu genset rusak. Tak hanya itu, setoran ke Pemerintah daerah pun tidak ada.

    Proyek yang dibangun untuk memulihkan listrik pascagempa 2006 di Nabire ini memakan dana Rp 31 Miliar untuk pengadaan empat unit genset. Rinciannya adalah Rp 21 miliar dari pemerintah dan sisanya dari konsorsium.

    Putusan ini didasarkan sejumlah barang bukti, yakni empat unit mesin genset MTU (4 x 10.000 KW) dan semua perlengkapan lainnya. Dokumen tersebut yakni Berita Acara Laporan Operator PLTD Pemda sejak operasional hingga 2010, perjanjian kerja sama antara Pemda dengan konsorsium PT Utama Prima mandir dan PT Mandiri Utama Satu Nomor 0671/2512/ SET, Nomor 015/KONS/X/2007.

    Sejumlah aset pun turut dirampas. Beberapa diantaranya yakni Berita Acara Selesainya Pekerjaan Investasi Bidang Kelistrikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dengan Konsorsium PT Utama Prima Mandiri dan PT Mandiri Utama Satu, laoran Realisasi Anggaran Operasi (R.A.O) Tahun Anggaran 2008 PLTD, dan perjanjian Kerjasama (anak kontrak) tentang operasional PLTD 4 x 1.000 KW.

    Dalam kasus ini sejumlah nama juga ikut terlibat. Nama-nama tersebut diantaranya adalah mantan Bupati Nabire periode tahun 1999-2004-2009 Anselmus Petrus Youw, mantan Ketua DPRD Nabire periode 2004 sampai dengan 2009 Daniel Butu, dan Direktur PT Utama Prima Mandiri Mochtar Thayf.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.