Minggu, 22 September 2019

Tingkatkan Ekonomi, Sumatera Selatan Undang Investor ke KEK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Unilever Oleochemical Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik ini didesain untuk mengolah 165.000 ton Crude Palm Kernel Oil (CPKO) per tahun dan menghasilkan 206.000 ton produk oleochemicals per tahun. TEMPO/Pingit Aria

    PT Unilever Oleochemical Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik ini didesain untuk mengolah 165.000 ton Crude Palm Kernel Oil (CPKO) per tahun dan menghasilkan 206.000 ton produk oleochemicals per tahun. TEMPO/Pingit Aria

    TEMPO.COPalembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengundang para investor menanamkan modal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Banyuasin.

    Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Sumatera Selatan Ruslan Bahri, di Palembang, Senin, 3 Oktober 2016, mengatakan selama ini banyak investor berminat menanamkan modal di KEK Tanjung Api Api. Karena itu, kata dia, pihaknya terus mengundang para investor menanamkan modal pada area pengembangan ekonomi Sumatera Selatan tersebut.

    Namun, ujar Ruslan, pihaknya tetap selektif menentukan investor yang akan berinvestasi di KEK tersebut, mengingat di KEK akan dibangun berbagai proyek, baik besar maupun kecil, sehingga perlu dukungan investasi yang diperlukan. Pihaknya, kata dia, terus mengundang dan memperkenalkan kawasan tersebut supaya semakin diminati investor.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan Permana mengatakan KEK saat ini sedang diproses ganti rugi lahan. Pihaknya terus mendata lahan yang akan diganti rugi tersebut.

    Di KEK akan dibangun berbagai industri, sehingga kawasan tersebut menjadi pusat perekonomian masyarakat. Selain itu, KEK akan menjadi pusat distribusi berbagai komoditas yang dihasilkan di Sumatera Selatan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.