3 Sandera WNI Bebas, Menlu: Kami Sudah Hubungi Keluarga  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi menjawab pertanyaan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, 22 Agustus 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menghubungi keluarga tiga sandera WNI yang dibebaskan pada dinihari ini. Ketiga WNI tersebut adalah Edi Suryono, Ferry Arifin, dan Muhammad Mabrur Dahri. "Keluarga telah kami hubungi untuk proses pembebasan," ujar Retno dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu, 2 Oktober 2016.

    Ketiganya diserahkan oleh tim khusus pada Sabtu, pukul 23.35 WIB. Saat ini ketiganya tengah menjalani tes kesehatan di Sulu. Mereka nantinya akan dibawa ke Zamboanga, Filipina, untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang akan diwakili Kedutaan Besar RI di Manila.

    Ketiganya merupakan bagian dari lima orang anak buah kapal TB Charles yang disandera pada Juni lalu. Dengan demikian masih ada dua WNI lagi yang masih disandera Abu Sayyaf, yaitu Robin Peter dan M. Nasir.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah berhasil membebaskan tiga orang WNI. mereka adalah Emanuel, 40 tahun, Lorence Koten (34), dan Theodorus Kopong (42). Mereka dikembalikan pada Kedutaan Besar RI untuk Manila pada 19 September lalu.

    Pada konferensi pers tersebut turut datang pula Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, Gatot tidak menjelaskan secara detail mengenai proses pembebasan tersebut. Retno pun juga tidak memberikan keterangan mengenai hal tersebut.

    Namun, Retno hanya memastikan pihak pemerintah Indonesia akan berusaha membebaskan dua orang sandera lain. "Kami memohon doa seluruh rakyat Indonesia sehingga pembebasan dapat segera dilakukan," ujarnya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.