Roy Suryo: De Facto Ruhut Sudah Tidak Dianggap Lagi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Ki-ka) Hatta Rajasa, Roy Suryo, SBY dalam acara Tjanting Fun Day Run, Ahad, 2 Oktober 2016. TEMPO/Inge Klara

    (Ki-ka) Hatta Rajasa, Roy Suryo, SBY dalam acara Tjanting Fun Day Run, Ahad, 2 Oktober 2016. TEMPO/Inge Klara

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menanggapi politikus partainya, Ruhut Sitompul, yang tak mendukung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, dalam pemilihan kepala daerah DKI. Menurut Roy, Ruhut sudah tidak dianggap lagi oleh rekan-rekannya di Partai Demokrat.

    "Secara de facto, teman-teman sudah enggak anggap (Ruhut) lagi," katanya saat ditemui di kawasan car-free day, Jakarta, Ahad, 2 Oktober 2016.

    Selain itu, ucap Roy, Ruhut sudah tak pernah tampak hadir dalam kegiatan di DPP Partai Demokrat atau di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

    "Dia sudah enggak kelihatan lagi, baik di DPP maupun di Cikeas," ujarnya.

    Roy bahkan menuturkan pihaknya tengah memproses keanggotaan Ruhut di Demokrat. "Termasuk kader partai lain. Kami partai taat saja. Kami ikut hasil rekomendasi (partai). Yang jelas, kami sekarang fokus untuk Indonesia dan Jakarta ke depan," katanya.

    Ruhut Sitompul dan Hayono Isman diketahui tidak sepakat dengan pilihan partai dalam pilkada DKI Jakarta mendatang. Keduanya lebih memilih mendukung pasangan calon kepala daerah inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

    Sebelumnya, Ruhut mengatakan tetap mendukung Ahok. Saat ditanyai perihal anak ketua umum partainya yang maju dalam pilkada DKI, Ruhut enggan menanggapi. “Soal Agus, aku tak tahu. Kan, aku (dukung) Ahok, bukan Agus,” ujarnya. “Aku bukan ular kepala dua, karena itu dihormati.”

    Baca: Demokrat Calonkan Agus, Ruhut: Aku Bukan Ular Kepala Dua  

    INGE KLARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.