Tulang Bawang Mencekam, Massa Bakar Puluhan Sepeda Motor

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tawuran/perkelahian. (kikiandi)

    Ilustrasi tawuran/perkelahian. (kikiandi)

    TEMPO.CO, Tulangbawang - Puluhan sepeda motor rusak dan terbakar akibat amuk massa yang terjadi di areal perkebunan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Sabtu, 1 Oktober 2016. Kejadian itu membuat suasana Tulang Bawang mencekam.

    Ribuan massa yang mengatasnamakan Himpunan Tani Korban Penggusuran BNIL (HTKPB) mengamuk dan mengobrak-abrik pos pasukan pengamanan masyarakat swakarsa PT BNIL. Massa yang tersulut emosi membakar sedikitnya 56 unit sepeda motor berbagai merek milik pam swakarsa, puluhan tenda, dan satu unit traktor milik PT BNIL. Setelah melampiaskan kemarahan, massa membubarkan diri.

    Kepolisian Resor Tulang Bawang menurunkan ratusan personel untuk mengamankan lokasi kejadian. Polisi juga mengambil sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan. Di antaranya adalah sepeda motor yang rusak dan dibakar massa. Puluhan kendaraan roda dua itu diangkut ke Mapolres Tulang Bawang menggunakan truk.
     
    Kepala Satuan Sabhara Polres Tulangbawang Ajun Komisaris Ladi menerangkan, polisi berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bentrok susulan. Sedangkan Kapolda Lampung Brigadir Jenderak Ike Edwin dikabarkan sedang dalam persiapan meluncur ke lokasi kejadian.

    Hingga saat ini kondisi di Tulang Bawang belum sepenuhnya normal meski tidak terlihat kemungkinan terjadi bentrok susulan. Aparat gabungan di lokasi terus berjaga-jaga dan bersiaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

    ANTARA

    Baca juga:
    Ingat Skandal Papa Minta Saham? Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!
    Pilkada DKI: Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Kini Ahok Kalah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.