Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'.

    "Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly dalam diskusi Populi Center di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2016.

    Baca: Ingat Skandal Papa Minta Saham? Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!

    Menurut Refly, hukum yang berlaku tak melarang kembalinya Ketua Umum Partai Golkar itu ke kursi tertinggi DPR. Fungsi ketua DPR saat ini, ujarnya, adalah milik Golkar.

    "Seharusnya kalau dia mundur ada pemilihan lagi, tapi undang-undang mengatakan itu jatah Golkar, jadi ketika Setya mundur, digantikan Akom (Ade Komarudin) langsung," ujar Refly.

    Baca: Golkar Akan Rombak Pengurus Fraksi di DPR, Ini Alasannya

    Meskipun begitu, Refly menyebut kembalinya Setya akan menimbulkan pandangan negatif. Menurut dia, tak etis bila Setya yang sempat diindikasi melanggar etik, mengajukan penggantian untuk dirinya sendiri.

    Setya, menurut Refly, memang memiliki hak untuk mengurus penggantian tersebut, karena posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. "Dari sisi politik, perhitungannya adalah apakah tindakan ini (pengembalian Setya jadi pimpinan) akan merugikan Golkar atau tidak," kata Refly.

    Refly menilai wacana kembalinya Setya ke DPR tak akan memberi guncangan eksternal pada partai berlambang pohon beringin itu. Namun, ada potensi munculnya konflik internal. "Menurut saya partai lain akan mendukung, tapi akan ada kegaduhan baru di Golkar, padahal baru saja ada rekonsiliasi," ujarnya.

    Baca: Isu Setya Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Reaksi Golkar

    Golkar sendiri belum menunjukkan gelagat mengembalikan Setya ke DPR. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan partainya tidak mau merusak situasi saat ini yang sudah kondusif.

    "Kalaupun ada (upaya penggantian), pasti sepengetahuan dan seizin presiden," kata Bambang saat ditemui setelah rapat fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat kemarin.

    YOHANES PASKALIS

    Baca juga:
    Ingat Skandal Papa Minta Saham?  Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!
    Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.