Sebut Pancasila Sakti, Ahok: Habluminallah, Habluminannas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memimpin upacara pengibaran bendera di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 20 Mei 2016. Upacara ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memimpin upacara pengibaran bendera di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 20 Mei 2016. Upacara ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan Pancasila merupakan lambang negara yang sakti. Sebab, Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai yang sangat kuat bagi kestabilan kehidupan bernegara.

    "Udah Ketuhanan Maha Esa, tunduk keadilan. Kata orang Islam, itu hablumminallah, hablumminannas,” katanya setelah mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu, 1 Oktober 2016. “Itu betul-betul keseimbangan luar biasa." 

    Ahok mengatakan kedua nilai itu bisa diamalkan untuk mengasihi Tuhan sekaligus sesama manusia. "Jadi pada kedua hukum inilah kita patuhi hukum taurat dan kitab nabi," tuturnya.

    Menurut Ahok, dasar negara ini tak sekadar diraih dengan keringat, tapi juga dengan darah dan nyawa. Kuatnya pengorbanan itulah yang menjadi fondasi Indonesia agar kokoh dan tak tergoyahkan.

    Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini dihadiri Presiden Joko Widodo. Sebagian menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo tampak hadir, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

    Selain menteri, tampak hadir Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, dan Kepala Badan Intelijen Negara Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Ingat Skandal Papa Minta Saham?  Nama Novanto Dipulihkan: Aneh Sekali!
    Pilkada DKI: Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Kini Ahok Kalah
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.