Minggu, 22 September 2019

Bea-Cukai Sita Belasan Juta Batang Rokok Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama pejabat Ditjen Bea Cukai di hadapan jutaan rokok ilegal hasil sitaan di Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 30 September 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama pejabat Ditjen Bea Cukai di hadapan jutaan rokok ilegal hasil sitaan di Ditjen Bea Cukai, Jakarta, 30 September 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.COJakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyita belasan juta batang rokok ilegal dan satu unit mesin pembuat rokok merek Shenzen. Rokok ilegal dan mesin pembuatnya tersebut merupakan hasil penindakan di Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jumlah rokok ilegal yang berhasil disita sebanyak 11.266.600 batang. Adapun satu unit mesin pembuat rokok tersebut berkapasitas produksi 1.500 batang rokok per menit.

    Sri mengatakan rokok ilegal membahayakan kesehatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. "Karena mempengaruhi jumlah produksi rokok legal," katanya di Direktorat Jenderal Bea-Cukai, Jakarta, Jumat, 30 September 2016.

    Untuk mencegah peredaran rokok ilegal, salah satu strategi pemerintah ialah meningkatkan pengawasan. "Khususnya terkait dengan peredaran mesin rokok," ujar Sri Mulyani. Ditjen Bea-Cukai akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan instansi lain untuk mendata mesin pembuat rokok.

    Ditjen Bea-Cukai telah menindak 1.593 kasus hasil tembakau ilegal dari Januari 2016 sampai 29 September 2016. Jumlahnya berlipat 1,29 kali dibandingkan penindakan sepanjang 2015, yaitu 1.232 kasus, dan meningkat 1,76 kali dibandingkan sepanjang 2014, yaitu 901 kasus.

    Ditjen Bea-Cukai juga telah menyita 176,22 juta batang rokok senilai Rp 135,55 miliar dari Januari sampai September 2016. "Pelanggaran terbanyak berasal dari jenis rokok yang diproduksi dengan mesin," tutur Sri.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.