Minggu, 22 September 2019

Kapolda Jawa Tengah Persilakan Korban Dimas Kanjeng Lapor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MUI Jatim mengunjungi Padepokan Dimas Kanjeng di perbatasan Desa Wangkal dan Desa Gadingwetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu, 28 September 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    Ketua MUI Jatim mengunjungi Padepokan Dimas Kanjeng di perbatasan Desa Wangkal dan Desa Gadingwetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu, 28 September 2016. TEMPO/ISHOMUDDIN

    TEMPO.CO, Semarang - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono mempersilakan jika ada korban Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Probolinggo, Jawa Timur, yang berasal dari wilayah Jawa Tengah melapor ke kantor polisi terdekat.

    "Tidak ada posko khusus untuk pengaduan," kata Condro di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 30 September 2016. Ia mempersilakan masyarakat yang menjadi korban untuk melapor ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) terdekat. "Ke SPKT boleh, ke polsek langsung boleh," ujar Condro.

    Baca Juga

    Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget
    Dituduh Selingkuh & Lady Evil, Ibu Kiswinar Laporkan Mario

    Abdul Ghani, salah satu korban pembunuhan yang diduga didalangi oleh Dimas Kanjeng, ditemukan tewas menegnaskan di Wonogiri pada 4 April 2016. Menurut Kapolda, Wonogiri hanya tempat untuk membuang korban pembunuhan itu. "Kalau memang merasa yang dirugikan, silakan melapor," katanya.

    Adapun Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap dua pengikutnya. Taat Pribadi pun diduga juga terlibat dalam dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang.

    ANTARA

    Baca Juga

    Raffi Beri Ayu Ting Ting Mini Cooper? Ini Kata Ibunda
    Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.