Diminta Ibas Mundur, Ruhut: Demokrat Partai Terakhirku  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.COJakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang memintanya mundur adalah pembatasan hak demokrasinya. Ibas meminta Ruhut mundur dari Partai Demokrat lantaran mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan kepala daerah 2017.

    "Kok demokrasiku dibatasi. Itu kan pernyataan pribadi. Aku sudah setahun jadi relawan Ahok," kata Ruhut saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 29 September 2016. Selain itu, Ruhut mengatakan hal tersebut merupakan tanggapan dari penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono, yang dimajukan Demokrat sebagai penantang Ahok.

    Baca: Ruhut Sitompul Puji-puji Ahok: Gratis Semua, Bos!

    Ruhut pun menegaskan bahwa ia tak akan mundur dari partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono itu. Namun, apabila dipecat, ia pun tak akan mempermasalahkannya. “Aku tak mau mundur. Aku tetap mau jalan sama Demokrat," kata dia. "Yang penting Demokrat memang bukan partai pertama, tapi partai terakhirku."

    Sebelumnya, Ibas, yang menjadi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, mempersilakan Ruhut mengambil sikap tegas untuk mundur atau menempuh jalan lain. Sebab, Ruhut telah menyampaikan dukungannya kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ketimbang pasangan yang diusung Demokrat.

    Baca: Gara-gara Dukung Ahok, Ibas Persilakan Ruhut Mundur atau...

    Jika kalangan internal partai belum memiliki calon pasangan yang akan diusung, menurut Ibas, wajar saja ada kader berbeda pendapat. Namun, Ibas menegaskan, saat ini Partai Demokrat telah memutuskan mengusung putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sylviana Murni dalam pilkada 2017.

    ARKHELAUS WISNU



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.