Istana Tak Akan Ikut Campur dalam Pemulihan Nama Setya Novanto di DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Damin Nasution (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) memaparkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 21 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Menko Perekonomian Damin Nasution (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) memaparkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 21 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam wacana mengembalikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto ke posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Lagi pula, pemerintah tidak memiliki kaitan apa pun dengan hal tersebut.

    "Itu domain DPR sepenuhnya," ujar Pramono saat ditemui awak media di kantornya, Kamis, 29 September 2016.

    Sebagaimana diberitakan, dorongan dari sejumlah politikus agar Setya kembali menjadi Ketua DPR muncul setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memulihkan nama baik Setya terkait dengan kasus “Papa Minta Saham”. Hal itu sekaligus menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penyadapan dalam perkara itu tidak sah karena tidak dilakukan penegak hukum.

    Adapun wacana tersebut langsung menimbulkan berbagai reaksi dari politikus Senayan. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan sekaligus anggota Komisi III, Arsul Sani, misalnya, beranggapan bahwa pengembalian Setya ke posisi Ketua DPR tidak bisa dilakukan karena hal itu tidak disinggung dalam putusan MKD dan tidak diatur dalam UU MD3.

    Pramono melanjutkan bahwa pemerintah akan tetap memantau isu tersebut. Namun penanganannya diserahkan sepenuhnya ke DPR karena hal itu adalah peristiwa politik yang terjadi di DPR.

    "Enggak ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi silakan yang di DPR menyelesaikan," ucapnya.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe