Selasa, 17 September 2019

Ketua MPR: Demokrasi Politik dan Ekonomi Harus Sejalan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kesenjangan bisa terjadi karena demokrasi yang berjalan hanya sukses secara prosedural.

    Kesenjangan bisa terjadi karena demokrasi yang berjalan hanya sukses secara prosedural.

    INFO MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan memberi kuliah umum kepada mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang diadakan di Gedung Serba Guna Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 28 September 2016.

    Dalam kuliah umumnya yang bertema “Membangun Sistem Politik yang Beradab dengan Landasan Empat Konsensus Kebangsaan untuk Indonesia yang Maju dan Bermartabat”, Zulkifli mengatakan demokrasi politik harus sejalan dengan demokrasi ekonomi. Sebab, menurut dia, jika tidak sejalan tujuan demokrasi secara keseluruhan, tidak akan tercapai. “Tujuan akhir demokrasi adalah kesejahteraan sosial. Cita-cita Indonesia adalah kesejahteraan sosial seperti dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,” tuturnya.

    Zulkifli mempertanyakan sejauh mana keadilan sosial itu telah dilakukan. Menurut dia, demokrasi yang berkembang sekarang malah melahirkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara pemerintah pusat dan daerah. “Ada orang yang penghasilannya Rp 1 miliar dalam sehari, ada pula orang yang sehari susah makan,” ujarnya.

    Menurut Zulkifli, kesenjangan itu bisa terjadi karena demokrasi yang berjalan hanya sukses secara prosedural. Ia mengungkapkan, dalam kesuksesan demokrasi prosedural itu ada perselingkuhan antara partai politik dan pemilik modal. Kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat beralih ke tangan pemilik modal. “Demokrasi direduksi dengan sangat murah, lewat money politic. Hal inilah yang perlu diluruskan dengan Empat Konsensus Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.