Pemerintah Targetkan Kuota Haji 2017 Capai 211 Ribu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah jamaah haji melempar jumrah dalam kegiatan ibadah haji di Mina, Arab Saudi, 12 September 2016. Lempar jumrah merukan simbol mengusir setan yang dilakukan oleh jemaah haji pada pilar-pilar. REUTERS/Ahmed Jadallah

    Sejumlah jamaah haji melempar jumrah dalam kegiatan ibadah haji di Mina, Arab Saudi, 12 September 2016. Lempar jumrah merukan simbol mengusir setan yang dilakukan oleh jemaah haji pada pilar-pilar. REUTERS/Ahmed Jadallah

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Agama menargetkan kuota haji Indonesia pada 2017 mencapai 211 ribu orang. Saat ini, kuota haji Indonesia masih 168 ribu orang.

    "Diharapkan, mulai 2017, kuota haji Indonesia akan kembali ke kuota dasar sebanyak 211 ribu," kata juru bicara Kementerian Agama, Rosidin Karidi, saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 September 2016.

    Jika target tersebut tercapai, Rosidin mengatakan, akan terjadi pergeseran perkiraan berangkat jemaah haji. Jemaah haji yang telah mendaftar dengan memasukkan nomor porsi akan dapat melihat perkiraan kapan berangkat berdasarkan kuota tahun ini.

    Ia mengatakan masyarakat bisa mencari info tentang kepastian keberangkatan lewat situs resmi Kementerian Agama di haji.kemenag.go.id. "Siapa pun pengguna Internet dapat mengakses," katanya.

    Rosidin juga mengklarifikasi informasi berantai yang beredar di media sosial. Informasi itu menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin bertemu dengan Raja Salman dari Arab Saudi.

    Dalam pertemuan itu, disebutkan mereka menyepakati, mulai 2017, kuota haji Indonesia ditambahkan 100 ribu per tahun. "Itu hoax, terutama yang di bagian awal. Karena viral, broadcast itu mengalami improvisasi, ditambah informasi menarik," tuturnya.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.