Minggu, 22 September 2019

Pemerintah Kaji Pembangunan Rusun Korban Banjir Garut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan dari TNI, BASARNAS, Polri dan relawan menggunakan dua alat berat melanjutkan pencarian korban banjir bandang pasca meluapnya aliran sungai Cimanuk di Kampung Lapangparis, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 23 September 2016. 26 korban yang berhasil dievakuasi terdiri dari delapan pria dan 18 wanita. ANTARA FOTO

    Petugas gabungan dari TNI, BASARNAS, Polri dan relawan menggunakan dua alat berat melanjutkan pencarian korban banjir bandang pasca meluapnya aliran sungai Cimanuk di Kampung Lapangparis, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 23 September 2016. 26 korban yang berhasil dievakuasi terdiri dari delapan pria dan 18 wanita. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pemerintah masih mengkaji kembali rencana pembangunan rumah susun untuk para korban banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Hal itu dilakukan agar pembangunan rusun tersebut tidak sia-sia atau kontraproduktif.

    "Presiden minta pembangunan rusun itu dikaji kembali, jangan sampai tidak dihuni. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan rumah," ujar Teten saat ditanya di Istana Kepresidenan, Selasa, 27 September 2016.

    Baca: Banjir Garut, Ini Perintah Jokowi

    Sebagaimana diketahui, Garut terkena musibah banjir bandang pada Rabu pekan lalu. Sebanyak 20 korban masih tertimbun dan belum ditemukan hingga saat ini. Presiden Joko Widodo pada rapat pekan lalu meminta pencarian ditingkatkan dengan penambahan tenaga.

    Teten menjelaskan, meskipun belum ada lampu hijau dari Presiden Jokowi untuk mulai membangun rusun, persiapan awal sudah dilakukan. Misalnya, menyediakan lahan hingga melakukan kajian pembangunan rusun dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Simak: Bekas Lokasi Banjir Garut Disarankan Jadi Taman Terbuka

    Rusun itu, kata Teten, rencananya terdiri atas dua menara saja, yang diperuntukkan bagi korban-korban yang sudah tidak mampu lagi membangun rumah di pinggir sungai yang hancur saat longsor terjadi. "Nanti juga akan memperhatikan unsur ekonomi di dalamnya (untuk menunjang kehidupan korban). Hal itu yang biasanya dilupakan dari pembangunan rusun," kata Teten.

    Ditanya kapan rusun itu akan dibangun jika mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo, Teten menjawab sesudah proses tanggap bencana selesai. Lama atau tidaknya tanggap bencana bergantung pada proses pencarian 20 korban yang hilang.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.