3 Perwira TNI Susul Agus Yudhoyono Daftar Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Subekti

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COBlitar – Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, selain Agus Harimurti Yudhoyono, saat ini ada tiga perwira TNI yang juga ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah 2017.

    Menurut Gatot, saat ini tiga perwira TNI itu sedang mengikuti proses penelitian oleh pemimpin masing-masing sebelum disetujui atau ditolak. Karena itu, Gatot belum membeberkan identitas mereka sebelum ada keputusan resmi dari institusi.

    BacaInilah Strategi Kubu Agus Yudhoyono: Taklukkan Perempuan

    Gatot mengatakan anggota TNI yang mendaftar sebagai calon kepala daerah mesti mengundurkan diri sebagai anggota TNI. Hal itu seperti yang telah dilakukan oleh Agus Yudhoyono. Sejak mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI, status Agus sebagai anggota TNI langsung dicopot.

    “Begitu mendaftar, setelah itu saya keluarkan (surat persetujuan pengunduran diri),” kata Gatot saat ditemui setelah berziarah di makam Presiden Pertama RI Sukarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, hari ini, Selasa, 27 September 2016.

    BacaMengejutkan, Gadis Ini Berkedip Setelah 300 Tahun Kematiannya

    Gatot menambahkan, keikutsertaan Agus dalam pilkada Provinsi DKI tidak akan berpengaruh terhadap institusi TNI. Semua personel TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, dipastikan akan bersikap netral dan tidak akan memberikan dukungan politik kepada kolega mereka. Komitmen ini, kata Gatot, jauh lebih kuat dibandingkan kontrak politik ataupun pakta integritas.

    Agus maju sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sylviana Murni. Mereka akan menghadapi dua pasangan calon lain, yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno serta pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. 

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.