Balikpapan Siap Terapkan Sekolah Seharian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Pius Erlangga

    Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Balikpapan - Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendapat kritik banyak pihak setelah menggagas program sekolah seharian (full day school), Dinas Pendidikan Balikpapan, Kalimantan Timur, malah bersiap menerapkan program itu bagi sekolah negeri, sehingga siswa hanya sekolah lima hari. “Kemungkinan salah satu daerah yang akan diuji coba di Kalimantan Timur adalah Balikpapan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin, Selasa, 27 September 2016.

    Muhaimin akan menunjuk sejumlah sekolah negeri di Balikpapan untuk ikut melaksanakan sistem sekolah seharian dalam program sekolah lima hari. Menurut dia, ada sejumlah materi pelajaran yang harus dipadatkan agar bisa mengikuti sistem sekolah lima hari. “Sementara ini, kami menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Budaya dulu,” ucapnya.

    Menurut Muhaimin, sistem sekolah seharian dalam lima hari mempunyai dampak positif, karena siswa bisa berfokus mengikuti proses belajar di sekolah. “Siswa tidak punya kesempatan melakukan kegiatan negatif di luar sekolah,” ujarnya. Selain itu, tutur dia, orang tua dapat menjemput anaknya pada sore hari setelah pulang kerja. Tapi, pada Sabtu, siswa tetap masuk sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler.

    Muhaimin merujuk pada sistem yang sama yang sudah diberlakukan sekolah swasta di Balikpapan, yakni sekolah Patra Dharma di bawah Yayasan Pertamina yang sudah melaksanakan sistem sekolah lima hari selama lima tahun belakangan. “Sekolah Patra Dharma sudah belajar lima hari, baik jenjang SD, SMP, maupun SMA,” tuturnya.

    S.G. WIBISONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.