Tenaga Kerja Illegal Indonesia Marak di Luar Negeri

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Batasan dan aturan pengiriman pembantu ke luar negeri layak  diberlakukan

    Batasan dan aturan pengiriman pembantu ke luar negeri layak diberlakukan

    INFO MPR - Niat pemerintah menghentikan tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri khususnya sebagai asisten rumah tangga mulai berpengaruh buruk . Ada sekitar 10 ribu pembantu rumah tangga ilegal masuk ke kawasan Timur tengah, khususnya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Tindakan illegal ini dilakukan para calo yang mencari masyarakat desa yang mau bekerja ke luar negeri dengan gaji tinggi.

    Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPP Apjati) Ayub Basalah, saat bertemu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan , Selasa 27 September 2016.

    Para pembantu yang dikirim ke luar negeri, itu menurut Ayub tidak berbekal pengetahuan yang cukup tentang daerah tujuan mereka. Mereka juga tidak dibekali keterampilan yang seharusnya, seperti yang dulu dilakukan kepada para calon pembantu rumah tangga di luar negeri.

    "Sekarang memang belum terasa, tetapi satu saat nanti bisa menimbulkan masalah yang besar. Terutama karena keberadaan dan nasib mereka tidak ada yang memantau", kata Ayunb menambahkan.

    Karena itu Ayub berharap Ketua MPR bisa menjembatani peroslan tersebut. Salah satunya dengan cara meringankan persyaratan pengiriman pembantu. Pemerintah juga hendaknya member keringanan Kredit Usaha Rakyat yang berkaitan dengan jasa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

    Pada kesempatan tersebut Ayub juga  menyampaikan undangan kepada Ketua MPR untuk hadir dalam Munas Abjati yang akan dilaksanakan di Bandung November nanti.

    Zulkifli berjanji akan hadir di Bandung pada saat pelaksanaan Munas Abjati. Dia  menyayangkan maraknya pengiriman pembantu illegal seperti yang disampaikan Ketua Abjati. Menurutnya, batasan dan aturan pengiriman pembantu ke luar negeri layak  diberlakukan terutama bagi negara-negara yang dikenal bermasalah dengan TKI. Tetapi untuk Saudi dan Uni Emirat Arab, Zulkifli berharap bisa diberikan kelonggaran.  Apalagi di sana kebutuhan terhadap pembantu memang  sangat tinggi.

    "Semestinya memang dibuat pengecualian. Jangan disamaratakan semua. Karena kalau tidak yang illegal, ini akan terus meningkat, dan berbahaya satu saat nanti", kata dia. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.