TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan ada kecenderungan penggunaan dana kampanye pemilihan kepala daerah untuk membeli dukungan atau politik uang.
"Kecenderungan pilkada kita selama ini bahwa pasangan calon mengeluarkan banyak uang justru untuk membeli dukungan. Bukan kampanye dalam arti sesungguhnya, mensosialisasikan visi-misi yang dijanjikan supaya terpilih," kata Haris di Kedai Kopi Deli, Jakarta Pusat, Selasa, 27 September 2016.
Haris menjelaskan, pola membeli dukungan bisa berupa uang tunai atau memberikan kebutuhan dalam bentuk bahan pokok atau bahan bangunan sebagai kompensasi supaya konstituen memilih pasangan calon. Menurut Haris, pola semacam itu tidak memiliki batasan dalam mengeluarkan uang. "Makin banyak pemilih tentu makin besar uang yang dikeluarkan," ujarnya.
Dana kampanye, Haris berujar, sebaiknya digunakan hanya khusus untuk biaya kampanye itu sendiri. Misalnya, membiayai perjalanan, menyewa panggung, spanduk, umbul-umbul, dan pamflet. Selain itu, aturan mengenai dana kampanye bisa diperketat. Namun sayangnya, kata Haris, aturan mengenai politik uang kini justru diperlemah.
Haris mengatakan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan uang transportasi, uang makan, dan pengadaan bahan untuk kampanye bukan termasuk politik uang. "Itu konyol. Jadi harus diperketat regulasinya," tuturnya.
Haris juga menyarankan agar sanksi bagi pelaku yang melakukan politik uang maupun yang menerima imbalan harus ditingkatkan. Terakhir, pasangan calon harus meneladani dan memberikan contoh yang baik meski hal itu dianggap sebagai tantangan terberat. "Pasangan calon menjanjikan perbaikan kehidupan kolektif tanpa imbalan. Itu memang butuh perjuangan," ujarnya.
FRISKI RIANA
