Minggu, 22 September 2019

Jawa Barat Tambah Dana Rp 10 Miliar untuk Bencana Garut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban banjir bandang yang tertimbun material rumah di Kampung Lapangparis, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 23 September 2016. ANTARA FOTO

    Anggota Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban banjir bandang yang tertimbun material rumah di Kampung Lapangparis, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 23 September 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambah alokasi dana Rp 10 miliar untuk penaganan korban bencana banjir Garut dan longsor Sumedang. Dengan panambahan ini berarti alokasi dana keseluruhan menjadi Rp 20 miliar dalam Anggaran Perubahan.

    Dana itu di antaranya untuk persiapan relokasi penduduk serta penggantian peralatan Rumah Sakit Umum Daerah dr Slamet Garut yang rusak. “Kalau ditanya dananya dari mana, ya kasak-kusuk lagi, coret sana sini tadi malam,” kata Ahmad Heryawan di Bandung, Senin, 26 September 2016.

    Baca:
    Banjir Garut, 20 Orang Masih Hilang Pencarian Diperluas  
    Mengejutkan, Gadis Ini Berkedip Setelah 300 Tahun Kematiannya
    Kesaksian Detik-detik Ibu & Anak Jatuh dari JPO Pasar Minggu

    Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan prioritas penggunaan dana bencana yang tercantum dalam pos anggaran tidak terduga dalam APBD Perubahan itu untuk pembelian alat kesehatan. Saat ini operasional unit gawat darurat RSUD dr Slamet, misalnya, mengandalkan alat-alat pinjaman dari RS Guntur milik TNI Angkatan Darat.

    Menurut Aher, mayoritas alat kesehatan berupa peralatan elektronik yang rusak, di antaranya alat pengolah darah milik PMI yang ditaksir harganya Rp 2 miliar, hingga peralatan radiologi. “Kita akan alokasikan untuk antisipasi dalam waktu cepeat untuk pemulihan layanan kesehatan,” kata dia.

    Aher mengatakan, alat kesehatan yang akan dibelikan itu akan dipilih yang vital untuk menunjang layanan rumah sakit itu. “Kita belum taksir keseluruhan, itu perlu waktu. Yang jelas layanan rumah sakit yang pokok-pokok itu yang kemudian harus ada. Oleh karena itu kita munculkan di APBD Perubahan,” kata dia.

    Aher mengaku sudah menerima surat permintaan bantuan keuangan untuk penanganan pascabanjir dari pemerintah Garut sebesar Rp 44 miliar, mayoritas untuk membangun jembatan, gedung sekolah, hingga kantor pemerintahan yang rusak. “Tapi untuk bidang kesehatan baru minta bantuan Rp 50 juta dari Rp 44 miliar,” kata dia.

    Menurut Aher, sebagian besar permintaan bantuan itu bakal dipenuhi tahun depan karena menyangkut penanganan pasca bencana jangka panjang. Pemerintah provinsi memilih menggelontorkan sebagian besar untuk membantu alat kesehatan yang rusak di RSUD dr Slamet Garut. “Kita sudah tanya Dinas Kesehatan semalam, sudah memprediksi yang rusak alat ini, alat ini, elektronik semuanya. Kalau mati gak bisa berbuat apa-apa,” kata dia.

    Aher berharap, evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk APBD Perubahan yang diketok Dewan tidak memakan waktu lama. “Setelah itu tinggal ke LKPP, e-katalog biar cepat, kalau gak itu, gak mungkin. Jadi alat-alat itu harus yang ada dalam e-katalog seluruhnya biar cepat,” kata Aher.

    Aher mengatakan sebagian dana bencana Rp 44 miliar itu juga diperuntukkan bagi bencana longsor di kawasan Cadasapangeran Sumedang, yang menewaskan sedikitnya 3 orang dan mengakibatkan ratusan keluarga mengungsi. Pemerintah Kabupaten Sumedang belum mengirim permintaan dana bantuan untuk penanganan pasca bencana longsor itu.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe