Jadi Ketua Tim Sukses Ahok-Djarot, Nusron Wahid Siap Mundur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid mengatakan akan mundur dari jabatannya jika Komisi Pemilihan Umum menetapkannya sebagai tim sukses Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Pernyataan itu disampaikannya lewat akun Twitter @NusronWahid1 malam tadi.

    "Kalau saya jadi Timses resmi di KPU pasti saya juga cuti atau mundur, sesuai undang-undang. Insya'Allah saya taat undang-undang," cuitnya, Ahad, 25 September 2016.

    Pernyataan itu mendapat berbagai tanggapan dari pengikut akunnya. "@NusronWahid1 Pak Nusron urus TKI aja, biar pilkada serahkan sama Teman Ahok saja. Toh Ahok sudah terbukti dan teruji. Tak perlu kampanye lagi," kata akun @dians_sendiri.

    "@NusronWahid1 lebih baik fokus urus TKI agar TKI lebih bermartabat. TKI rakyat kecil yg wajib dibela daripada bela tukang gusur rakyat kecil," tulis @jamal_formigran.

    Dorongan agar Nusron mundur dari BNP2TKI pernah dilontarkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, yang juga pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Selasa pekan lalu, politikus Partai Gerindra itu meminta Nusron mundur karena berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk memuluskan jalan Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

    Ketua tim pemenangan Sandiaga Uno, Anggawira, berencana menggugat Nusron Wahid dan Dono Prasetyo yang menjadi ketua tim sukses Ahok dan wakilnya. Dono merupakan Kepala Hubungan Luar Negeri dan Humas BNP2TKI.

    Dewan Pakar DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga ikut meminta pasangan calon Ahok-Djarot mengganti posisi Nusron. Dia berujar, seorang pejabat publik tidak dibenarkan terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon, apalagi menjadi tetua tim sukses.

    Lamhot meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura, yang turut mengusung Ahok-Djarot, tidak rela dipimpin Nusron. "Lebih baik digantikan orang lain yang bukan pejabat publik, sebelum ada reaksi yang lebih keras," katanya. Nusron merupakan salah satu fungsionaris Golkar.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.