Minggu, 22 September 2019

Film Terpuji FFB, Habibie & Ainun 2

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Film sebagai kebudayaan harus kita hargai dengan cara menontonnya langsung ke bioskop.

    Film sebagai kebudayaan harus kita hargai dengan cara menontonnya langsung ke bioskop.

    INFO JABAR - Film "Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2)" produksi MD Pictures berhasil menyabet penghargaan tertinggi sebagai Film Bioskop Terpuji di ajang Festival Film Bandung (FFB) 2016,  Sabtu malam (24/9/16) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jl. Dipati Ukur Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  menyerahkan secara langsung piala tersebut kepada pemenang.

    Aher mengatakan, bahwa FFB secara konsisten terus digelar tanpa jeda selama 29 tahun ini merupakan ajang atau wahana untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku film tanah air. Dia menilai penyelenggaraan FFB setiap tahun  terus mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, ke depan para pelaku film tanah air harus dapat membuat  film yang memiliki karakter dan manfaat untuk penonton. "Film itu memberikan nilai,” ujar Aher.

    Sebagai sebuah produk kebudayaan, lanjut Aher, dia mengapresiasi  para pelaku seni dan budaya. Dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat bisa menonton film kapan saja dan dimana saja, seperti film-film yang bisa ditonton melalui internet. Namun, Aher menganggap bahwa film sebagai sebuah bentuk kebudayaan harus kita hargai dengan cara menontonnya langsung ke bioskop.

    "Saya lebih memilih nonton film itu ke bioskop. Kenapa? Karena saya ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memperhatikan seni budaya," kata Aher.  "Jadi mereka (para pelaku film) berkeringat, mengeluarkan biaya cukup besar untuk menghadirkan sebuah film yang bermutu. Masa kita tidak mau menonton dan menghargai mereka. Jadi yang terbaik adalah hargai produksi-produksi film tersebut dengan menonton di bioskop dan itulah penghargaan kita." (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.