Menteri dari PDIP Dilarang Ikut Kampanye Pilkada, Kenapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri bersama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, yang akan diantar langsung mendaftar ke KPUD DKI Jakarta, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 21 September 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri bersama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, yang akan diantar langsung mendaftar ke KPUD DKI Jakarta, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 21 September 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kampanye untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat akan melibatkan seluruh kader partainya, mulai dari kepala daerah hingga Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, ada pengecualian untuk menteri-menteri yang berasal dari PDIP. "Untuk menteri, kami akan ikut aturan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Hasto, Ahad, 25 September 2016.

    Baca: PAN Yakin Agus-Sylviana Ikut Putaran Kedua Pilkada DKI

    Hasto menjelaskan, menteri-menteri dari PDIP hanya boleh ikut kampanye jika memang diperbolehkan Presiden Joko Widodo. Namun, ia sangsi Presiden Joko Widodo akan mengizinkan. Apalagi Jokowi telah meminta seluruh anggota kabinet untuk mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah. "Makanya, kami memprioritaskan seluruh fungsionaris DPP, kepala daerah, dan anggota Fraksi PDIP saja," ujar Hasto.

    Baca: Pilkada DKI, Pertarungan Tiga Keluarga?

    Beberapa menteri yang diketahui berasal dari PDIP adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri UKM Untung Puspayoga, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    ISTMAN M.P.

    Baca juga:
    Anies Bisa Kalahkan Ahok? Inilah 5 Hal Mengejutkan di Pilkada DKI
     Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Sebabkan Ahok Keok di Pilkada!


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.