TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memandang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 nanti sebagai peperangan tiga partai besar, yaitu PDIP, Demokrat, dan Gerindra meski ada permasalahan di antara ketiganya di masa lalu. Hasto berkata, PDIP tidak pernah menganggap masalah di masa lalu sebagai faktor penentu untuk pilkada di masa depan.
"Kalau bicara pilkada itu bicara gagasan, komitmen kerakyatan. Kami tidak pernah bicara pertarungan tiga keluarga, tetapi bagaimana menjalankan komitmen kami untuk bangsa dan negara," ujar Hasto menegaskan saat ditemui di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu, 25 September 2016.
Baca juga:
Anies Bisa Kalahkan Ahok? Inilah 5 Hal Mengejutkan di Pilkada DKI
Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Sebabkan Ahok Keok di Pilkada!
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY pernah berseteru dengan Megawati saat ia masih menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong. Karena merasa tidak dipercaya dan selalu berbeda pandangan, SBY mundur dari jabatan menteri yang kemudian berlanjut dengan mengalahkan Megawati dalam Pemilu Presiden 2004.
Sedangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pernah berseteru dengan Megawati saat mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Prabowo menganggap PDIP di bawah kepemimpinan Megawati mengkhianatinya dengan tidak mematuhi janji mendukungnya pada pilpres 2014. Pada akhirnya, Prabowo dikalahkan Jokowi pada pemilu presiden tersebut.
Hasto melanjutkan, PDIP tidak akan menyinggung masalah-masalah di masa lalu itu kembali. Saat ini, PDIP akan fokus saja untuk mencari cara memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat pada pilkada tahun depan. "Ini untuk memenangkan calon terbaik, bukan masalah di masa lalu. Kita bicara masa depan, bukan masa lalu," ujarnya menegaskan.
ISTMAN M.P.
Baca juga:
Awas, Tiga Jebakan Ini Bisa Sebabkan Ahok Keok di Pilkada!
Wah, Ketiga Calon Gubernur Jakarta bukan Kader Partai
