Risma Tak Bakal Jadi Jurkam Pilkada DKI, Alasannya...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memeluk siswi sekolah dasar yang menangis histeris minta Risma tidak ikut pencalonan Gubernur DKI Jakarta. MOHAMMAD Syarrafah

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memeluk siswi sekolah dasar yang menangis histeris minta Risma tidak ikut pencalonan Gubernur DKI Jakarta. MOHAMMAD Syarrafah

    TEMPO.CO, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah lama ditetapkan sebagai juru kampanye nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, kali ini Risma memastikan tidak akan menjadi juru kampanye di pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta yang mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

    “DKI aku enggak. Cuma Papua dan Aceh,” kata Risma di Balai Kota Surabaya, Jumat, 23 September 2016.

    Alasannya, Risma menjelaskan, saat pilkada DKI Jakarta berlangsung atau dalam kurun Oktober, November, hingga akhir tahun, ia sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai Wali Kota Surabaya. “Kalau bulan-bulan ini gak mau, aku kerja dulu, dan jadwalku juga penuh,” tuturnya.

    Baca juga:
    Fadli Zon: Ahok Terberat, Modal Politik Agus Yudhoyono Kecil
    Ruhut Sitompul Puji-puji Ahok: Gratis Semua, Bos!

    Bahkan, November mendatang ia akan menghadiri beberapa penghargaan, salah satunya di Dubai. Itu sebabnya, Risma memastikan tidak bisa menjadi juru kampanye di pilkada DKI Jakarta.

    Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya tersebut mengaku sengaja memilih Papua dan Aceh karena di daerah tersebut dia sangat terkenal seakan jadi artis. “Kalau di Papua namaku sangat terkenal,” kata Risma sambil tertawa lepas. Sedangkan alasan memilih Aceh karena di daerah tersebut suara PDIP sangat rendah.

    Risma menambahkan, posisi sebagai juru kampanye nasional itu memang sengaja ia minta untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam dunia politik. “Saya sendiri yang minta itu,” kata Risma.

    Selama ini, banyak yang ragu akan kemampuan perempuan dalam dunia politik. Padahal, kata dia, saat ini sudah tidak bisa dibedakan antara peran laki-laki dan perempuan.

    MOHAMMAD SYARRAFAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.