Nama Widjojo Nitisastro Diabadikan untuk Gedung Bappenas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Geduang Bappenas. bappenas.go.id

    Geduang Bappenas. bappenas.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meresmikan nama gedung utama Bappenas menjadi Gedung Widjojo Nitisastro, hari ini, 23 September 2016. Widjojo Nitisastro adalah Kepala Bappenas pada periode 1967-1973.

    Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan nama Widjojo Nitisastro dipilih sebagai nama gedung utama Bappenas karena kiprah Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional tak bisa dipisahkan dari peran Widjojo. Menurut dia, Widjojo berhasil mengangkat Bappenas menjadi lembaga yang disegani.

    "Sebagai institusi, Bappenas harus memberikan lebih untuk menghargai tokoh-tokohnya. Bappenas tidak bisa dipisahkan dengan profesor Widjojo. Karena itu, nama gedung ini harus bisa memberikan pesan kepada siapa pun yang bekerja di Bappenas bahwa roh Bappenas tidak pernah bisa lepas dari profesor Widjojo," tutur Bambang.

    Di mata Bambang, Widjojo juga memiliki karakter yang patut diteladani oleh generasi masa kini dan juga generasi mendatang. "Profesor Widjojo adalah sosok pribadi yang cerdas dan tajam dalam melihat berbagai persoalan, sangat disiplin dalam bekerja, serta tetap low profile dan sederhana dalam kehidupannya sehari-hari," ujarnya.

    Karena itu, menurut Bambang, penamaan Gedung Widjojo Nitisastro ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus pengingat bagi Bappenas untuk selalu mencontoh kerja keras Widjojo. "Dengan ini, penataan administrasi gedung-gedung di Bappenas juga menjadi lebih jelas karena selama ini tidak ada nama baku bagi gedung-gedung di Bappenas," katanya.

    Dalam penetapan nama gedung yang dulunya bernama Gedung Vrijmetselaarsioge ini, hadir Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Subroto, serta mantan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy, serta mantan Kepala Bappenas seperti Sumarlin, Paskah Suzetta, dan Armida AIisjahbana.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.