Metamorfosis Perpustakaan BMKG Sebagai Atap Ilmu  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perpustakaan BMKG aktif menjalin hubungan antar-perpustakaan di beberapa kementerian dan lembaga.

    Perpustakaan BMKG aktif menjalin hubungan antar-perpustakaan di beberapa kementerian dan lembaga.

    INFO NASIONAL - Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa serta diapit dua benua dan samudra menyebabkan sering terjadi fenomena cuaca dan iklim yang sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan. Karena itu, ketersediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sangat dibutuhkan.

    Menyadari hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagai lembaga non-kementerian, berkomitmen terus menyediakan data dan informasi terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. “Data dan informasi tersebut dapat diakses secara online (website BMKG), media sosial, dan beberapa aplikasi informasi lain,” kata Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG Wahyu Adji.

    Selain akses secara online, kata Wahyu, BMKG membangun perpustakaan sebagai sarana pendukung yang menyediakan literatur terkait informasi MKG (meteorologi, klimatologi, dan geofisika), baik yang terbaru, maupun tahun-tahun sebelumnya. Di sini disimpan koleksi jurnal ilmiah dan pustaka secara sistematis.

    Perpustakaan BMKG sudah ada sejak BMG belum berubah nama menjadi BMKG, dan masih menyatu dengan Departemen Perhubungan RI. Pada 2002, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 Tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) dengan nama tetap Badan Meteorologi dan Geofisika. Setelah terjadi perombakan, perpustakaan berada di bawah Subbagian Hubungan Masyarakat. “Kala itu, perpustakaan masih sangat sederhana, penomoran bukunya juga menggunakan pelabelan DCC (Dewy Decimal Clssification). Adapun persediaan buku dilakukan dengan saling tukar antar-intansi,” tutur Wahyu.

    Kemudian, pada 2005, mulai ada perkembangan. Menyadari pentingnya pengelompokan katalog, mulai dilakukan entri katalog dengan cara digital menggunakan OPAC (Online Public Access Catalog). Hingga kini, kata Wahyu, entri katalog sudah mencapai 12.400 dari 20 ribu koleksi perpustakaan. Hal ini memperlihatkan bahwa koleksi perpustakaan BMKG sudah mengalami peningkatan jumlah koleksi.

    BMKG juga menyimpan koleksi buku-buku kuno tahun 1879 yang berisi data-data cuaca dan iklim hasil pengamatan di masa lampau yang terpelihara dan tersimpan dengan baik. Namun, koleksi buku, terutama buku data-data cuaca dan iklim, makin lama mengalami pelapukan. Untuk menjaga legalitas agar data-data tersebut tidak usang dan hilang, ahli media mengubah bentuk data tersebut dalam bentuk digital dengan format PDF.

    Pada 2012, Perpustakaan BMKG mengalami metamorfosis, berubah menjadi perpustakaan dengan fasilitas yang nyaman, ruangan yang luas, serta koleksi buku, jurnal, dan majalah yang sudah mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadikan perpustakaan sering dikunjungi publik baik dari dalam maupun eksternal (para akademikus dan para peneliti dari instansi terkait). Bahkan tamu-tamu dari negara lain pun mengunjungi perpustakaan.

    Wahyu mengatakan Perpustakaan BMKG aktif menjalin hubungan antar-perpustakaan di beberapa kementerian dan lembaga guna mendukung pengembangan perpustakaan, misalnya aktif mengikuti kegiatan seminar dan workshop. Bahkan Perpustakaan BMKG ikut membangun portal bersama 50 perpustakaan dalam mendukung kerja sama antar-perpustakaan khusus, kementerian, dan lembaga lain. Selanjutnya, Perpustakaan BMKG akan menjadi admin dari koleksi yang dimilikinya.

    Melihat pentingnya keberadaan Perpustakaan BMKG sebagai bagian penting dimulainya pengembangan perpustakaan, menurut Wahyu, BMKG bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI. “Kami berharap, melalui kerja sama ini dapat dilakukan pengembangan perpustakaan antara lain peningkatan SDM, sistem otomatisasi, pemanfaatan koleksi bersama, serta pemeliharaan koleksi. Penandatanganan MOU ini bagi BMKG menjadi bagian penting untuk dimulainya pengembangan perpustakaan,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.