Mayor Agus Yudhoyono Wajib Mundur, TNI: Ini Tahapannya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Harimurti Yudhoyono dan Syliviana Murni. dok.TEMPO

    Agus Harimurti Yudhoyono dan Syliviana Murni. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Mayor Agus Harimurti Yudhoyono diwajibkan melepas jabatan aktifnya di TNI Angkatan Darat. Koalisi Kekeluargaan dini hari tadi memilih Agus dan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sylviana Murni, sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta.

    “Sesuai Undang Undang TNI nomor 34 tahun 2004, anggota TNI yang mencalonkan diri (ke Pilkada), akan mengajukan permohonan pengunduran diri,” ujar Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 September 2016.

    Menurut Tatang, pengunduran diri Agus bisa segera diurus, berbarengan dengan proses pendaftarannya di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. “Kalau dia sudah ditetapkan oleh KPUD sebagai calon (peserta pilkada), sudah otomatis (mundur dari TNI).”

    Selain mengajukan surat permohonan, Tatang menyebutkan tak ada syarat khusus lain bagi anggota TNI yang mengundurkan diri untuk ikut Pilkada. Aturan itu menurutnya sudah menjadi kewajiban di institusi TNI, untuk menjaga netralitas.

    “Jadi saat yang bersangkutan kampanye, atau saat pencoblosan nanti, sudah tak memiliki atribut TNI,” ujar Tatang.

    Agus dan Sylviana dinyatakan diusung oleh koalisi Cikeas yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN pada Jumat, dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Selain Agus, Sylviana pun dipastikan akan mengundurkan diri dari jabatan profesionalnya. Pendaftaran mereka ke KPUD DKI, rencananya akan dilakukan pukul 19.00 WIB, hari ini.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.