TEMPO.CO, Jakarta - Masih tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu perhatian utama dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah praktisi hukum di Istana Kepresidenan hari ini, Kamis, 22 September 2016. Adanya pemerasan dan suap terkait narkotika yang melibatkan pejabat penegak hukum membuat pemberantasan narkoba semakin berat dilakukan.
Jokowi, sapaan Joko Widodo, berharap seluruh lembaga penegak hukum dibersihkan dari suap, terutama terkait kasus narkoba. "Kejahatan narkoba juga memerlukan sebuah tindakan. Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan baik di Polri, Kepolisian, Kemenkumham, dan juga Kejaksaan. Ini agar penyelesaian perkara bisa menyeluruh, komprehensif, dan tuntas," ujarnya menegaskan.
Salah satu isu narkoba yang kegaduhannya sampai ke Istana Kepresidenan adalah pengakuan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati. Freddy mengaku operasinya selama ini dilindungi para aparat baik kepolisian, Badan Narkotika Nasional, hingga militer.
Tim Pencari Fakta bentukan Markas Besar Polri menyatakan tidak menemukan adanya aliran dana Freddy ke pejabat kepolisian. Namun, tim menemukan adanya aliran dana dari gembong narkoba lain ke sejumlah pejabat polisi.
Selasa lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melaporkan sembilan dari 38 pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus narkoba ke Ombudsman. Laporan itu diperoleh Kontras melalui Posko Darurat Bongkar Aparat yang dibuka beberapa waktu lalu. Kepala Divisi Hak Sipil Politik Kontras, Putri Kanesia, mengatakan laporan itu terdiri atas beberapa kasus. Di antaranya dugaan rekayasa kasus, pembiayaan, hingga soal tebusan.
Sementara itu, beberapa hari lalu, Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Franky H. Parapat diperiksa karena diduga memeras tujuh tersangka kasus narkoba. Dia ditengarai meminta uang Rp 100 juta dari setiap tersangka. Dia juga disinyalir meminta satu mobil Toyota Fortuner kepada tersangka kasus narkoba.
ISTMAN MP | AGUNGS
