Patroli Bersama Jaga Keamanan Perairan NTT

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stabilitas dan keamanan laut Indonesia perlu dijaga, mengingat potensi kekayaan yang sangat besar.

    Stabilitas dan keamanan laut Indonesia perlu dijaga, mengingat potensi kekayaan yang sangat besar.

    INFO NASIONAL - Kerja sama Bea Cukai dengan instansi pemerintah lain kembali ditunjukkan dalam aksi patroli laut bersama Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Patroli laut yang dilakukan selama 17 hari ini akan mengawasi wilayah perairan Nusa Tenggara Timur.

    “Patroli sudah dimulai pada Rabu, 20 September 2016. Kerja sama ini dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kepabeanan. Potensi kekayaan laut Indonesia cukup besar. Jika tidak dijaga, praktek-praktek pelanggaran hukum di perairan kita akan terus terjadi,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Kupang, M. Budi Iswantoro.

    Budi menambahkan, patroli laut merupakan terobosan baru dalam pemanfaatan inventaris negara dan anggaran masing-masing instansi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di perairan. “Dengan adanya patroli bersama ini, diharapkan hasilnya dapat maksimal dan tercipta keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaannya,” katanya.

    Dia menyebut, patroli bersama ini tidak mengesampingkan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Kasus yang ditemui selama operasi akan diserahkan kepada masing-masing instansi sesuai dengan kewenangannya. Kerja sama lintas sektor ini sebaiknya tidak hanya sebatas pengawasan laut dan penertiban kepabeanan, tapi juga meliputi pertukaran informasi untuk efisiensi pengawasan.

    Sementara itu, Kepala Satuan Kerja PSDKP Kupang Eddy Surya mengatakan operasi bersama tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan 3K (komunikasi, koordinasi, dan kerja sama) sesuai dengan petunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan.

    Sehingga, tujuan utama pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dioptimalkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bea Cukai,” katanya.

    Sementara itu, Staf Bakamla Rudi Purnomo mengaku akan mengerahkan sejumlah personel serta menyediakan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi bersama tersebut. Sehingga tujuan yang sudah ditentukan bersama bisa terwujud dengan cepat. “Saya berharap, ke depannya, koordinasi, sinergi, dan kerja sama antarinstansi tetap terjalin demi kejayaan bangsa Indonesia,” ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.