INFO MPR - Rencana amandemen UUD 1945 diperbincangkan di ruang-ruang diskusi dan seminar. Dari banyaknya poin, pembahasan amandemen mengerucut pada reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginginkan amandemen juga mengatur penataan dan penguatan DPD RI.
DPD RI menggelar berbagai ruang diskusi. Seminar Nasional Kelompok DPD RI dengan tema “Urgensi Penataan DPD RI dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945” digelar kelompok DPD di MPR RI dengan Universitas Muhammadiyah dan beberapa akademikus kampus di Jakarta.
Acara tersebut digelar di ballroom Hotel Kartika Chandra Jakarta, Kamis, 22 September 2016. Dihadiri pimpinan Kelompok DPD dan MPR John Pieris, pimpinan Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, pimpinan DPP Muhammadiyah Hajriyanto Y. Thohari, juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri, Rektor Universitas Kristen Indonesia Maruarar Siahaan, Rektor Uhamka Suyatno, yang menjadi pembicara dan pembawa materi. Hadir pula akademikus Universitas Nasional, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan.
John Pieris mengatakan DPD adalah lembaga yang memiliki legitimasi kuat karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Sebut saja anggota DPD Ginanjar, yang mendapatkan 3,7 juta suara di Jawa Barat. Ratu Hemas mendapatkan 2 juta suara, dan anggota DPD lain sangat banyak suaranya.
“Itu adalah murni suara rakyat, tapi hanya memiliki fungsi-fungsi yang terbatas. Kita harus bertanggung jawab membawa aspirasi rakyat. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan peran kita setelah terpilih, buat apa DPD ada? Pantas saja muncul celetukan bubarkan saja DPD. Kalau sampai itu terjadi, kita akan kembali ke sistem unikameral, atau kembali ke sentralisme politik,” katanya.
Menurut John, urgensi penataan kewenangan konstitusional DPD RI dimaksudkan agar bangsa Indonesia bisa menciptakan paradigma baru dalam check and balances mechanism.
Dia mengungkapkan, urgensi penataan DPD RI sudah sejak lama dikumandangkan dan dikaji. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014 menyebutkan perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945.
“Dalam konteks penataan, DPD adalah salah satu lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang perlu ditata. Lalu, kami lakukan pengkajian dan serap aspirasi masyarakat melalui pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademikus, serta tokoh masyarakat dan daerah. Hampir semuanya setuju terhadap penataan dan penguatan DPD,” ujarnya. (*)
