Minggu, 22 September 2019

Mendagri Minta PNS Netral di Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Juri Ardiantoro usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Agustus 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh  Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersikap netral selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017. "Ada bukti, langsung sanksi. Bisa dicopot atau penurunan pangkat," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 September 2016.

    Selain netralitas PNS, Tjahjo mengingatkan masalah keamanan. Dia meminta aparat keamanan menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam proses pengamanan. "Target kami Pileg dan Pilpres serentak harus lebih aman," ucap Tjahjo.

    Ihwal Pilkada di Provinsi DKI Jakarta, Tjahjo menilai masyarakat sudah cukup cerdas dan dewasa untuk tidak terpancing isu berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Lebih lanjut, dia berharap para calon kepala daerah dan tim sukses taat dengan aturan yang berlaku.

    Tjahjo mengimbau agar pengerahan massa selama proses pilkada bisa dikurangi. "Yang penting itu sosialisasi program para calon," kata Mendagri.

    Tahapan pemilihan kepala daerah sudah memasuki masa pendaftaran calon pasangan. Ada 101 daerah yang menggelar Pilkada, yakni tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.