Soal Ahok, Golkar Dapat Sinyal PDIP Sejak Tiga Pekan Lalu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik yang berisi bahwa keduanya sah diusung PDIP dalam pilkada DKI 2017, di Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Friski Riana

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik yang berisi bahwa keduanya sah diusung PDIP dalam pilkada DKI 2017, di Jakarta, 20 September 2016. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta -  Partai Golkar mengaku sudah mendapat sinyal dari PDI-P soal dukungan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur DKI Jakarta sejak sekitar tiga pekan lalu. Ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu, 21 September 2016.

    “Dan saya langsung konfirmasi," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu, 21 September 2016.

    Idrus mengatakan sinyal itu awalnya diketahui dari pemberitaan salah satu media. Kemudian dia langsung mendatangi Sekjen PDI-P untuk menanyakan itu. "Waktu saya tanya mas Hasto, dia tertawa. Jadi saya pikir wah benar kalau begitu ini. Sehingga saat PDI-P kemarin mengumumkan kami tidak kaget," kata dia.

    Kemarin, PDI-P mengumumkan mengusung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya adalah inkumben gubernur dan wakil gubernur saat ini. Dukungan ini membuat PDI-P bergabung dengan tiga partai lainnya yang telah terlebih dulu mengusung pasangan itu yaitu Golkar, Nasdem dan Hanura.

    Ditanya soal komposisi tim pemenangan Ahok, sapaan akrab Basuki, Idrus mengaku tidak berkeberatan jika PDI-P yang memimpin. Menurut dia, yang terpenting bagi Golkar adalah sinergi bersama dan pasangannya bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar 15 Februari 2017.

    "Partai Golkar dari awal adalah bergerak secara bersama-sama, secara kolektif, secara total dan secara menyeluruh meyakinkan rakyat untuk menang," kata dia. "Bagi Golkar tidak menjadi masalah, yang penting tim untuk pendukung Ahok.”


    INGE KLARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.