TNI Akui Kesalahan Teknis Produk Militer Saat Uji Coba

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri) pada saat Latihan Armada Jaya XXXIV/2016 di geladak isyarat KRI Banjarmasin-592 yang berlayar di Perairan Laut Jawa,  14 September 2016. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (kiri) pada saat Latihan Armada Jaya XXXIV/2016 di geladak isyarat KRI Banjarmasin-592 yang berlayar di Perairan Laut Jawa, 14 September 2016. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tak menampik adanya kesalahan teknis pada produk militer yang diuji coba di depan Presiden Joko Widodo, dalam latihan gabungan XXIV/2016 di perairan Banongan, Situbondo, Jawa Timur, pekan lalu. Saat itu, rudal C705 buatan Cina sempat terlambat meluncur, hingga hampir lima menit.

    "Itu kan uji coba, kita beli rudal. Kemudian satu dari empat, gagal, tapi itu uji coba," ujar Gatot di Gedung Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 21 September 2016.

    Hasil uji coba itu, menurut Gatot, bisa sekaligus menjadi penilaian atas produk yang ditawarkan pihak asing. Harga per unit rudal C705 kabarnya menyundul Rp 20 miliar.  "Kan diuji. Tak bagus ya (berikutnya) tak kita beli," ujar Gatot.

    Peninjauan Jokowi ke Situbondo memang bertepatan dengan latihan tempur gabungan armada Angkatan Laut. Latihan itu dilakukan tiap dua tahun, untuk menguji persenjataan strategis militer Indonesia.

    Jokowi, dalam latihan tersebut, sempat memberi instruksi uji coba persenjataan sebanyak tiga kali. Dua di antaranya adalah uji coba artileri, dan sisanya uji coba rudal kendali ke permukaan.

    Latihan itu melibatkan setidaknya 7.000 ribu personel, dengan pengujian beragam alutsista seperti rudal howitzer, 39 kapal perang mulai dari kapal cepat rudal hingga kapal perusak ranjau, dan 8 pesawat udara.

    YOHANES PASKALIS | ISTMAN MP 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.