Minggu, 22 September 2019

Diminta Perbaiki Penyaluran Bansos, Ini Kata Khofifah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat membeberkan rencana Kementerian Sosial di Rakor Program Pemberdayaan Sosial di Bandung, Jawa Barat, 13 April 2016. TEMPO/Prima Mulia

    Ekspresi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat membeberkan rencana Kementerian Sosial di Rakor Program Pemberdayaan Sosial di Bandung, Jawa Barat, 13 April 2016. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah tengah mengupayakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien bagi masyarakat. Dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo menyatakan ingin penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non-tunai dengan menggunakan satu kartu saja. "Ketemu formatnya Juni lalu kami gunakan e-wallet," kata Khofifah di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 September 2016.

    Menurut Khofifah, dengan bermodalkan satu kartu saja penerima bantuan sosial akan mendapatkan berbagai macam subsidi. Selain bantuan non-tunai, kartu juga bisa dipakai untuk membayar listrik, gas elpiji berukuran tiga kilogram, atau pupuk. Bantuan sosial non-tunai lewat penggunaan kartu baru berjalan di program beras keluarga sejahtera (Rastra).

    Ke depan, setelah mendapat masukan dari Kementerian Keuangan, Menteri Khofifah akan menjadikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai target berikutnya. "PKH targeting terbaik," ucapnya. Kemensos belum bisa mengembangkan program subsidi dalam hal ini bantuan sosial dengan sektor lainnya. Alasannya diperlukan payung hukum, yaitu Peratuan Presiden karena akan melibatkan kementerian lainnya.

    Sebagai langkah awal, realisasi e-wallet akan disebar di 44 kota dan 300 warung hingga Desember nanti. Sebagai gambaran, lanjut Khofifah, nantinya akan ada 1.000 penerima beras miskin di satu warung yang sudah mempunyai fasilitas e-wallet. "Di regruping, supaya ada kepastian," ucapnya.

    Sebelumnya, dalam rapat terbatas penganggaran subsidi dalam APBN, Presiden Joko Widodo meminta agar belanja subsidi dan Bansos semakin efektif dan tepat sasaran. Secara khusus, presiden mengatakan perlu dilakukan perbaikan dalam hal perencanaan, pembiayaan, dan sistem penyalurannya. "Saya minta subsidi, Bansos, dana desa, dan belanja kementerian/lembaga dana transfer daerah tidak tumpang tindih,” kata dia.

    Belanja subsidi pemerintah di APBN-P 2016 mencapai Rp177,8 triliun. Sebanyak Rp94,4 triliun dialokasikan untuk subsidi energi atau 53 persen. Sisanya Rp83,4 triliun (47 persen) untuk subsidi non energi. Sementara belanja bantuan sosial di APBN-P 2016 mencapai Rp59 triliun dan Rp47 triliun untuk dana desa.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe