TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kesadaran dan upaya membangunan perbatasan terlambat dilakukan, meskipun Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun. Ia membenarkan wajah perbatasan, termasuk fasilitas pertahanan dan keamanan, masih sangat memprihatinkan.
Ketimpangan pembangunan daerah perbatasan dengan daerah lainnya menghasilkan banyak masalah politik, ekonomi dan keamanan negara. "Kepolisian dan TNI yang memetakan wilayah perbatasan menemukan ada 39 jalur ilegal," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September 2016.
Jalur ilegal yang disebut Tjahjo sebagai "jalur tikus" ini menjadi akses penyelundupan narkoba, barang komoditas, dan bahkan orang asing. "Atambua itu pintu masuk penyelundupan narkoba. Di Kepulauan Riau, Sebatik, Entikong, dan Sanggau sebagai pintu 200 warga negara asing yang masuk untuk berjihad ke Indonesia," lanjut Tjahjo.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada kesempatan yang sama menambahkan, ada berbagai masalah di wilayah perbatasan selain ketimpangan pembangunan yang menjadi isu utama. “Perbatasan menjadi pintu masuk berbagai tindak kejahatan seperti penebangan liar, pencurian ikan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, serta kerawanan lain yang memprihatinkan," katanya.
Di tengah gencarnya upaya memerangi terorisme dan radikalisme serta penculikan dan perampokan kapal yang disebabkan ketimpangan pembangunan, komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran dinilai tepat. "Kalau serambi depan kita lemah tentu akan banyak kebocoran masuknya kejahatan yang akan merugikan negara," kata Wiranto.
Konsep pemerintah untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran dan perbatasan diharapkan dapat melancarkan transportasi dan distribusi kebutuhan masyarakat, serta menekan disparitas harga.
Untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, Wiranto dan Tjahjo mengharapkan peningkatan sinergi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Ada pula program rencana aksi yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan yaitu Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas), yang secara langsung telah ditinjau oleh Wiranto dan Tjahjo di Pulau Sebatik, Kalimantan; Alor, Nusa Tenggara Timur; serta Skouw, Papua.
ANTARA
