Minggu, 22 September 2019

Anggota TNI Tak Netral, Panglima: Sebut Nama Akan Saya Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Subekti

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Depok - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjanji tak akan ada anggota militer yang terlibat penggiringan suara untuk memilih pasangan calon tertentu. Dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2017 nanti, anggota TNI harus netral.

    Menurut Gatot, ada kecurigaan bahwa keluarga prajurit diarahkan untuk memilih calon tertentu.
    "Saya jamin tidak ada keberpihakan TNI. Laporkan kalau ada, jangan bikin isu. TNI tidak boleh berpihak," ujar Gatot di komplek Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 21 September 2016.

    Pelaksanaan pilkada nanti, kata Gatot, peran TNI di bawah kendali operasi (BKO) yang bekerja sama dengan Polri. Gatot berpesan, jika ada anggota TNI yang ternyata tidfak netral segera dilaporkan. "Sebut namanya akan saya hukum," ujar Gatot.

    Gatot menambahkan, pilkada merupakan pesta demokrasi, tempat masyarakat menilai visi misi calon pemimpin. "Pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Jangan ada yang menakuti. Namanya pesta kan senang," tuturnya.

    Pilkada serentak pada tahun depan berlangsung di 101 daerah, yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota. Perinciannya,  sebanyak 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Tanggal pelaksanaannya telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada 15 Februari 2017.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.