Risma Batal DKI-1, PDIP Dinilai Ambil Keputusan Tepat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di  Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel

    Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat menjadi saksi dalam pengelolaan biaya pendidikan yang diambil alih Pemprov Jawa Timur yang di perkarakan di Mahkamah Konstitusi - Jakarta, 8 Juni 2016. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Surabaya- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhirnya memutuskan mencalonkan pasangan Ahok-Djarot pada Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017, Selasa, 20 September 2016. Artinya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap melanjutkan masa kepemimpinannya di Surabaya. Risma sempat digadang-gadang diusung dalam bursa pilkada Jakarta untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur yang sekarang, karena elektabilitasnya yang meroket.

    Pengamat politik menilai keputusan partai banteng tersebut tepat. Sebab, Risma bisa segera berfokus pada tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya.

    Kris Nugroho, dosen pengajar jurusan ilmu politik Universitas Airlangga berpendapat bahwa tindakan PDIP yang merelakan Risma menetap di Kota Pahlawan sudah benar. Menurut dia, masa bakti Risma baru setahun sejak pelantikannya untuk kedua kali menjabat orang nomor satu Surabaya. Janji-janji politiknya belum banyak terealisasi, misalnya tentang pembenahan transportasi publik dan jalan-jalan di Surabaya.

    “Tugas di Surabaya lebih penting untuk diselesaikan. Apalagi masih setahun,” tutur Kris saat ditemui di ruangannya pada Rabu, 21 September 2016.

    Kris memaklumi aksi diam Risma yang tidak banyak berkomentar mengenai rencana PDIP memboyongnya ke Jakarta. Tindakan ini, kata dia, sudah tepat. “Tidak memberi janji. Kalau janji, tapi malah batal dipilih, bisa jadi kesalahan besar,” ujarnya.

    Baca juga:
    PDIP Batal Boyong Risma, Warga Surabaya Lega
    Ini Dasa Prasetya PDIP yang Tak Sesuai dengan Kebijakan Ahok

    Suko Widodo, dosen ilmu komunikasi Universitas Airlangga, yang juga peneliti komunikasi politik pada Pusat Kajian Komunikasi Surabaya (Puskakom), juga mengungkapkan hal senada. Dia menilai keputusan PDIP realistis.

    Sukowi—sapaan akrabnya—mengatakan komitmen Risma mengemban amanah lima tahun di Surabaya harus digenapi. “Rakyat memilih dia untuk lima tahun," ucapnya. Itu sebabnya, kata Sukowi, Risma justru akan dinilai tidak etis apabila meninggalkan Surabaya saat masa kepemimpinannya belum mencapai setahun.

    Disinggung mengenai kemungkinan Risma maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, Sukowi justru tidak berkomentar banyak. Menurut dia, kemungkinan itu mungkin saja terjadi mengingat catatan keberhasilan Risma selama memimpin Surabaya. Namun, Sukowi melanjutkan, selalu ada kemungkinan lain yang bisa terjadi. “Pilgub sama pilwali itu kan beda. Bisa saja sebelumnya banyak dukungan, tapi tidak begitu di lainnya,” katanya.

    WULAN GOESTIE | NIEKE INDRIETTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.