Serapan Anggaran Daerah Perbatasan Cuma 28,5 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Desa Sumantipal berkumpul di halam balai desa untuk menggelar pertemuan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Rabu, 3 Agustus 2016.

    Warga Desa Sumantipal berkumpul di halam balai desa untuk menggelar pertemuan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Rabu, 3 Agustus 2016.

    TEMPO.CO, Jakarta - Serapan anggaran untuk pembangunan di daerah pinggiran relatif masih rendah. Hingga akhir Agustus 2016, rata-rata serapan anggaran kementerian/lembaga untuk daerah terdepan atau perbatasan masih sekitar 28,5 persen.

    Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo mengatakan dalam perencanaan kawasan perbatasan, alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sekitar Rp 9,41 triliun. Ini dilakukan untuk pembangunan di 30 lokasi prioritas di 13 provinsi 41 kabupaten/kota.

    "Alokasi tersebut dilakukan 23 kementerian/lembaga dengan realisasi sampai dengan Agustus mencapai 28,5 persen,"kata Hadi dalam rapat koordinasi BNPP, Rabu, 21 September 2016, di Hotel Borobudur, Jakarta.

    Hadi menyebut, penyerapan anggaran di atas 50-70 persen dilakukan oleh lima kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Agraria. Penyerapan di atas 30-49 persen dilakukan enam kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Kementerian Agama, Badan Informasi Spasial, dan Badan Keamanan Laut.

    Lalu, penyerapan di atas 10-29 persen dilakukan Kementerian Perhubungan, Kementerian Eneri, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Pariwisata. Sementara penyerapan di bawah 10 persen dilakukan oleh Kementerian Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Pedesaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Hadi mengatakan secara keseluruhan, sasaran pembangunan perbatasan pada 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal. Alasannya, alokasi dana APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan dalam dokumen rencana aksi tahun anggaran 2015 dan 2016. "Sehingga target pembangunan di 100 kecamatan lokasi prioritas belum optimal dilaksanakan selama dua tahun Nawacita ketiga Jokowi-JK," kata Hadi.

    Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Pengarah BNPP, Wiranto, mengatakan angka penyerapan tersebut adalah angka rata-rata. Ada daerah yang memang sangat sulit, misalnya Papua. Pembangunan jalan di Papua tidak mudah karena harus menembus gunung-gunung sehingga serapannya rendah. "Nah itu dirata-ratakan, ada yang 80 persen, 70 persen, ada juga yang di bawah itu," kata Wiranto.

    Sementara Menteri Dalam Negeri selaku Ketua BNPP, Tjahjo Kumolo, mengatakan rakor yang digelar ini adalah bagian dari proses untuk mengingatkan kementerian/lembaga untuk meningkatkan pembangunan. Dia mengatakan semestinya tidak ada hambatan untuk melakukan hal tersebut. Ia yakin kementerian dan lembaga bisa meningkatkan penyerapan. "Saya kira perlu lebih serius," kata Tjahjo.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.