MPR Memperluas Ownership GBHN

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • MPR RI, sebagai rumah kebangsaan, tidak bisa berjalan sendiri dalam reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

    MPR RI, sebagai rumah kebangsaan, tidak bisa berjalan sendiri dalam reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

    INFO MPR - Untuk memperluas ownership agar tidak berjalan sendiri, Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka diskusi kebangsaan “MPR Goes to Campus” bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN” di IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Rabu, 21 September 2016. Acara ini menghadirkan dua narasumber anggota Badan Pengkajian MPR, yaitu Ali Taher dan Rambe Kamarulzaman.

    Zulkifli mengatakan MPR sebagai rumah kebangsaan mendatangi kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk menghimpun data dan masukan tentang GBHN. “Kami berkeliling Indonesia untuk mendapatkan masukan seperti apa GBHN yang diinginkan masyarakat,” katanya.

    Masukan dari kampus dan masyarakat, kata Zulkifli, akan memperluas ownership GBHN itu sendiri agar MPR sebagai rumah kebangsaan tidak berjalan sendiri dalam reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

    Menurut dia, MPR sebagai rumah kebangsaan didatangi berbagai kalangan. Ada kelompok yang menginginkan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, ada juga kelompok yang mengatakan tidak perlu perubahan. “Dari semua kelompok dan keinginan itu, ada satu yang disepakati, yaitu perlunya GBHN,” tuturnya.

    Zulkifli menyebutkan, perkembangan terakhir proses reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini sedang menunggu hasil kajian dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD MPR RI. “Nanti tergantung fraksi dan kelompok DPD. Kalau setuju, kami tindak lanjuti,” ucapnya.

    Zulkifli berharap, dari diskusi kebangsaan ini lahir pemikiran, gagasan, dan masukan tentang GBHN. “Silakan berdiskusi. Pro-kontra tidak apa-apa,” katanya. (*)



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.