Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aher Pacu Terus Kualitas Pelaporan Keuangan

image-gnews
"Dengan komitmen tersebut, kita membuat regulasi dan aplikasi untuk barang dan jasa, sedangkan keuangannya, kita sediakan SDM-nya."
Iklan

INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Presiden Jokowi atas prestasi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011 - 2015). “Bertahannya perolehan WTP tersebut merupakan upaya kolektif jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai menerima penghargaan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

Atas pencapaian itu, Aher berbagi pengalamannya di acara talkshow bertajuk “Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Permasalahan dan Solusi” di gedung Dhanapala Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat. Menurut dia, Jawa Barat berkomitmen terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus manfaat yang dihasilkan dari pengolahan keuangan tersebut.

“Dengan komitmen tersebut, kita membuat regulasi dan aplikasi untuk barang dan jasa, sedangkan untuk keuangannya, kita sediakan SDM-nya. Alhamdulillah, lima tahun berturut-turut kami meraih WTP,” ucapnya.

Hingga kini, kata Aher, sistem akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini didasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem akrual diterapkan pada penyajian laporan keuangan, juga pengolahan perakuntansian. Dengan manfaat, memberikan gambaran yang paling paripurna atas posisi keuangan pemerintah daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat dinamika sistem akuntansi saat ini, Aher mengatakan, pihaknya mengupayakan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan. Seperti merekrut dan menyekolahkan akuntan, juga menambah kuota PNS pada bidang keuangan dengan konsentrasi akuntansi.

Aher pun ingin pengelolaan keuangan di Jawa Barat tepat guna dan tepat manfaat. “Yang kami inginkan secara keuangan adalah kami WTP, secara output outcome (manfaat) juga kami terima. Jadi saat penggunaan keuangan, tidak ada penyimpangan, kegunaannya pun prima,” katanya.

Dia menargetkan kualitas pelaporan bisa meningkat, juga mendorong kabupaten/kota dan instansi-instansi di wilayahnya meraih dan mempertahankan prestasi serupa. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.