Aher Pacu Terus Kualitas Pelaporan Keuangan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • "Dengan komitmen tersebut, kita membuat regulasi dan aplikasi untuk barang dan jasa, sedangkan keuangannya, kita sediakan SDM-nya."

    INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Presiden Jokowi atas prestasi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011 - 2015). “Bertahannya perolehan WTP tersebut merupakan upaya kolektif jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan seusai menerima penghargaan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

    Atas pencapaian itu, Aher berbagi pengalamannya di acara talkshow bertajuk “Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Permasalahan dan Solusi” di gedung Dhanapala Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat. Menurut dia, Jawa Barat berkomitmen terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus manfaat yang dihasilkan dari pengolahan keuangan tersebut.

    “Dengan komitmen tersebut, kita membuat regulasi dan aplikasi untuk barang dan jasa, sedangkan untuk keuangannya, kita sediakan SDM-nya. Alhamdulillah, lima tahun berturut-turut kami meraih WTP,” ucapnya.

    Hingga kini, kata Aher, sistem akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini didasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Sistem akrual diterapkan pada penyajian laporan keuangan, juga pengolahan perakuntansian. Dengan manfaat, memberikan gambaran yang paling paripurna atas posisi keuangan pemerintah daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.

    Melihat dinamika sistem akuntansi saat ini, Aher mengatakan, pihaknya mengupayakan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan. Seperti merekrut dan menyekolahkan akuntan, juga menambah kuota PNS pada bidang keuangan dengan konsentrasi akuntansi.

    Aher pun ingin pengelolaan keuangan di Jawa Barat tepat guna dan tepat manfaat. “Yang kami inginkan secara keuangan adalah kami WTP, secara output outcome (manfaat) juga kami terima. Jadi saat penggunaan keuangan, tidak ada penyimpangan, kegunaannya pun prima,” katanya.

    Dia menargetkan kualitas pelaporan bisa meningkat, juga mendorong kabupaten/kota dan instansi-instansi di wilayahnya meraih dan mempertahankan prestasi serupa. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.