Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni Wafat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Maftuh Basyuni, meninggal, Selasa malam, 20 September 2016. Ia dikabarkan meninggal karena gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama.

    Maftuh wafat dalam usia 76 tahun. "Sakitnya sudah cukup lama. Beliau juga sempat cuci darah. Sempat juga diopname di Kuala Lumpur, Malaysia," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, saat dihubungi Tempo.

    Maftuh mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta Pusat, pukul 18.30 WIB. Lukman mengatakan baru mendapat kabar meninggalnya Maftuh sekitar pukul 19.00 WIB. Lukman pun akan segera berkunjung ke RSPAD.

    Lukman menuturkan setelah dari RSPAD, rencananya jenazah akan dibawa ke rumah duka di daerah Perdatam, Jakarta Selatan. Lukman belum mengetahui di mana jenazah Maftuh akan dimakamkan.

    Lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939, Maftuh menjabat sebagai Menteri Agama dari 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009. Ia juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Negara pada pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid.

    Lukman mengaku punya hubungan keluarga dengan Maftuh. Kakak ipar Lukman, adalah adik dari istri Maftuh. Saat Maftuh menjadi Menteri Agama, Lukman merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di komisi yang sering berhubungan dengan Maftuh.

    "Dia tokoh yang memiliki integritas yang tinggi. Beliau dikenal jujur, gesit, dan juga sebagai pimpinan yang memiliki ketegasan dalam mengambil sikap atau kebijakan tertentu," kata Lukman.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.